Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapida…

Analisa Teori Assosiasi Differensial Dalam Menjelaskan Perilaku Kenakalan Gen…

Banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sangat meresahkan serta mengganggu keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. geng motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya serta perilaku geng motor sebagai sebuah bentuk kenakalan dari perspektif krimonologi. Hal ini menimbulk…

Kekuatan Mengikat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang…

Isu hukum dalam penulisan ini (i), Apakah PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang, (ii)Apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tujuan dalam penulisan ini (i)untuk mengetahui dan menganalisis PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang,(ii)untuk mengetahui dan menganalisis apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian …

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k

Implikasi Penggunaan Senjata Pemusnah Massal terhadap Prinsip-prinsip Hukum H…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi penggunaan senjata pemusnah massal terhasap prinsip-prinsip Hukum Humaniter, serta mencoba mengeksplorasi dinamika keamanan internasional, terutama kepemilikan senjata pemusnah massal. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas at…

Prespektif Hukum Diplomatik Pemindahan Kedutaan Besar Suatu Negara

Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip - prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip - prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument - instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. H…

Pelanggaran Perbatasan Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing Di Tin…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara. Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi,…

Implikasi Hukum Self Defence Terhadap Penerapan Pasal 5 Persetujuan Nato Tahu…

Self Defence adalah hak untuk membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapaat digunakan suatu Negara dalam rangka mempertahankan diri dari sebuah serangan dari Negara lain, akan tetapi hak tersebut tidak semerta-merta hanya menjadi alasan suatu Negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan te…

Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…