Ditapis dengan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …
Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1118 NOY k
Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Korupsi Di Indonesia
Pengembalian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntung dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1117 SIN p
Penerapan Hukuman Disiplin Militer Oleh ANKUM (Atasan Menghukum) Terhadap Ang…
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1116 SUP p
Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operadi Perdagangan Anak
Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Demikian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1113 LAT k
Kajian Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencurian Ya…
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1112 KUF k
Penerapan Sanksi Kebiri Menurut PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedu…
Kekerasan seksual terhadap anak di Indaonesia terus meningkat di berbagai tempat. Perlindungan terhadap anak menjadi perhatian oleh pemerintah’ sehingga presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Snksi Yang termuat dalam PERPU tersebut mengatur tentang penera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1111 LEV p
Studi Tentang Perilaku Kekerasa Yang Disebabkan Oleh Minuman Keras(Miras) Di …
Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Berdasarkan hasil pengamatan kebiasaan minum-minuman keras di Negeri Seith …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1110 KOL s
Kajian Yuridis Persetubuhan Sesama Anak Di Bawah Umur
Sebagai individu yang belum dewasa, anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan hukum/yuridis (legal protection) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan hukum/yuridis (legal protection) tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1109 ARS k
Analisis Kesalahan (Schuld) Dalam Pertanggunganjawaban Pidana Kasus Pembunuha…
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum dalam Tindak Pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor: 51/PID.B/2015/PN.AMB dan pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak Pidana pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor: 51/PID.B/2015/PN.AMB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jeni…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1108 WEN a
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah
Dalam menanggulangi tindak pidana di berbagai bidang, dalam hal ini menyangkut bidang pertanahan khususnya tindak pidana penyerobotan tanah, yang merupakan suatu tindak pidana khusus yang mana masih lemah akan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana khusus . Untuk memecahkan masalah di atas, maka tipe penelitian yang dipakai adalah pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1106 WAT k
Kajian Yuridis Penolakan Petugas Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Tidak Memba…
Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bukan saja mengatur mengenai menajemen kesehatan namun juga didalamnya mengatur mengenai delik atau perbuatan pidana. Delik tersebut diancam pidana, hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berkaitan dengan larangan menolak pasien dan/atau meminta uang muka, selanjutnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1105 SAB k
Implementasi Penyitaan Terhadap Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi
Dalam penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan pada pelaku perorangan, penyitaan atau perampasan aset dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 Undang-Undang No.25 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, apab…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1104 HEL i
Analisis Yuridis Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejari…
Perkembangan teknologi sudah merasuki budaya, yang tadinya masyarakat dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah mendadak berubah setelah mengenal media sosial seperti facebook, twiter, instagram dan lainnya membuat seseorang tidak menghargai hak-hak orang lain . Dengan adanya alasan mengemukakan pendapat dimuka umum sehingga dapat menjadi alasan pemilik akun media sosial untuk memposting…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1103 KAI a
Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korup…
Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 “Advokat tidak dapat dituntuit baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 disebutkan juga secara ekspisit apabila yang dimaksud dengan itikad baik adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1102 MAN p
Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkotika (…
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan undag-undang nomor. 35 tahun …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1100 SAM k
Eksistensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana
Peran advokat dalam mendampingi klien dan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sudah diatur dalam beberapa peratura perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor tahun tentang bantuan Hukum, Namun keberadaan atau …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1099 KAY e
Kajian Psikiatri Forensik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak
Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan haki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1097 LAT k
Penerapan Sanksi Denda Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi …
Sanksi pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan sanksi denda diberikan kepala pelaku pelanggar lalu lintas yang mana prosedur penerapan sangksi denda dilakukan dnegan dua cara yaitu saat pelaku pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, diberikannya blangko tilang berwarna merah dan bl…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1096 PUR p
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa karena melihat dampak yang ditimbulkan begitu luas, maka dari itu penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa seperti contohnya dengan penggunaan Justice Collaborator atau saksi pelaku dalam sistem peradilan di Indonesia untuk membantu penyidik sekaligus hakim untuk dapat mengambil keputusan. Pertimbangan hakim un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1095 TAB p
Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pasc…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penerapan unsur dapat merugikan keuangan Negara Atau perekonomian Negara pasca dikeluarkannya putusan MK No.25/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan mengahapuskan kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dari rumusan delik formil menjadi delik materiil, pembuktian kerugian negara yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1094 MAI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara