Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggot…
Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada peserta aksi demonstrasi saat berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, sehingga memunculkan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Pol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1262 DAH p
Kajian Non Penal Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial
dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama dan lainlain. Kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1260 PAT k
Kajian Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yan…
Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yangdilarang dalam hukum pidana karenapenggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian, untuk itudalam KUHPidana telah dirumuskan dandiancamkan pidana terhadap berbagai cara danakibat dari perbuatan yang menggunakankekerasan. Larangan terhadap penggunaankekerasan secara bersama dapat ditemukanantaralain dalam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.984 JET k
Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Meninggal Dunia
Perbuatan korupsi dapat menyebabkan Kerugian terhadap keuangan negara sehingga pemberantasan dan pencegahanpun harus dilakukan propesional dengan tahap penyitaan sampai pada tahap perampasan, untuk menanggulanginya maka secara khusus diaur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang revisi pemberantasan ti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1259 NOT p
Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016
Pembuktian harus sesuai dengan alat bukti pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun dalam perkembangannya alat bukti diperluas dengan memasukan alat bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk Menganalisis dan membahas kekuatan alat bukti CCTV dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1257 TAS p
Kajian Yuridis Perbuatan Makar Dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pida…
Negara Indonesia sebagai Negara bekas jajahan Negara Belanda dalam konstruksi hukumnya masih mengadopsi beberapa substansi Hukum colonial berdasarkan asas conkordansi yang dapat ditemui pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti salah satunya yakni Perbuatan pidana atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar di atur dalam KUHPidana pada buku kedua mengenai kejahatan pada B…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1256 TET k
Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus A…
Upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak didik pemasyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik pemasyarakatan. Hal ini memunculkan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1255 EFR p
Problema Hukum Penyimpanan Benda Sitaan Berupa Narkotika Oleh Penyidik Direkt…
Kepolisian mempunyai tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan penyidikan yaitu Dittahti untuk mempermudah proses administrasi peradilan, namun demikian dalam sejumlah perkara tindak pidana narkotika saat ini, barang bukti yang disita dari terdakwa tidak disimpan di tempat penyimpanan Kepolisian yang seharusnya yaitu Dittahti melainkan disimpan sendiri oleh penyidik di tempat–tempat yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1253 MAT p
Kajian Yuridis Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam Kasus Prostitusi…
Prostitusi online merupakan kejahatan kesusilaan yang menggunakan media online dalam melakukan transaksi, baik itu lewat, facebook, twitter, instagram. Karena dalam melakukan transaksi mucikari menggunakan media online membuat polisi kesulitan dalam menentukan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana menentukan tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus prostitus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1252 BER k
Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Tindak Pidana Incest (Studi Kasus Pada P…
Incest merupakan hubungan sedarah berupa tindakan seksualitas yang oleh undang-undang melanggar hukum karena menyebabkan sakit pada kejiwaan dan batin serta dapat membuat masa depan korban menjadi suram, incest diatur dalam KUHAP pasal 294 ayat (1) yang mengancam siapa saja seorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya diatur pula dalam UU No. 35 Tahun …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1251 NUR t
Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Hoaks Melalui Media Sosial Dalam Perspektif…
Kasus hoaks ataupun kasus terindikasi hoaks melalui media sosial terus meningkat tajam melalui hoaks di media sosial dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi, dimana sanksi bagi pelaku hoaks dalam UU ITE pada Pasal 28 ayat (1) dan (2). Hal ini memunculkan permasalahan, apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku hoaks melalui media sosial dapat menimbulkan efek jera?. Metode penelitian yang dig…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1250 RUM p
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Laut (Studi Kasus Perk…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dimana proses penyidikan dilakukan oleh Ditpolair yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan apakah Ditpolair berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perairan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1249 AYA k
Studi Tentang Kesalahan Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap …
Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1247 RIR s
Fungsi Statistik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan P…
Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Tujuan penenelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan membahas fungsi statistik kriminal terhadap penanganan tindak pidana …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1246 SEL f
Kajian Yuridis Terhadap Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Baru Oleh Penyid…
Perkara prapradilan Setya Novanto yang pertama dengan nomor perkara : 97/ Pid. Prap/2017/PN. Jkt.Sel, mengenai sah atau tidaknya penetapan Setya Novanto menjadi tersangka, dimana hakim mengabulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah dan didalam amar putusannya poin ke (3) hakim memerintahkan kepada penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto berdasar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1244 ASS k
Pembuktian Unsur Materil Atas Perbuatan Berita Bohong Melalui Jejaring Sosial
Berita hoax sekarang ini sedang tersebar diberbagai media, baik itu media cetak maupun online. Mirisnya kebanyakan dari masyarkat kurang peduli denga adanya hal tersebut. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-ada atau diputarbalikan dari realitas sesungguhnya. Berita hoax banyak tersebat di berbagai media. Mulai dari broadcast message, media cetak maupun media online. Bahkan beberapa media…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1243 ENG p
Penerapan Hukum Terhadap Perkara Penanaman Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya atau Narkoba semakin banyak terjadi, di Indonesia penyalahgunaan Narkotika memiliki konsekuensi yuridis yang terakomodir di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana Minimum Khusus. Penulisan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak melawan hukum memberik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1241 LAI p
Kajian Yuridis Pengalihan Persidangan Perkara Pidana
Pada dasarnya suatu perkara pidana disidangkan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah dimana tindak pidana tersebut dilakukan. Yang dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya”, hal ini selaras dengan teori hukum yakni Locus Delcti yang berasal dari bahasa l…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1240 LEI k
Kajian Yiridis Tentang Dimulainya Persidangan Pengadilan Pada Sidang Perdana
Peran Pengadilan sangat penting bagi Negara karena menjadi Badan Pengadilan di Indonesia yang memiliki tugas mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum.Selain itu pengadilan di gunakan untuk mencari kedilan.Dalam hal persidangan artinya di mulai dari penuntutan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1237 LUM k
Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Pada Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari T…
Penjara adalah tempat untuk melakukan pembinaan mendidik para tahanan dan Sosialisasi anak. Ada pemandangan hukuman mati Pro (Retensionist) dan kontra dari hukuman mati (abolisionis) pada adanya hukuman mati dan eksekusi. Masalah ini menyebabkan masalah dari aspek regulasi yang menjadi dasar provisi hukuman mati karena hukuman pada semua layanan yang ada tidak ada aturan tertentu. Masalahnya ad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1236 HUW p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara