Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kepolisian mempunyai tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan
penyidikan yaitu Dittahti untuk mempermudah proses administrasi peradilan, namun
demikian dalam sejumlah perkara tindak pidana narkotika saat ini, barang bukti yang
disita dari terdakwa tidak disimpan di tempat penyimpanan Kepolisian yang
seharusnya yaitu Dittahti melainkan disimpan sendiri oleh penyidik di tempat–tempat
yang mereka sediakan di Direktorat Reserse Narkoba. Hal ini memunculkan
permasalahan Apakah Dari Segi Prosedur Hukum Acara Pidana, Penyimpanan
Barang Bukti Berupa Narkotika Sebagai Benda Sitaan Oleh Penyidik Dapat
Dipertanggungjawabkan Secara Hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum
melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan
menggunakan metode kualitatif.
Hasil Penelitian ini, menunjukan bahwa penyimpanan barang bukti narkotika
sebagai benda sitaan oleh penyidik Ditresnarkoba tidaklah dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dalam praktek penanganan kasus
tindak pidana narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda
Maluku, benda sitaan yang disita oleh penyidik tidak diserahkan kepada RUPBASAN
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHAP sebagai peraturan pidana umum
ataupun Dittahti sebagai lembaga pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri.
Benda sitaan tersebut disimpan oleh penyidik Ditresnarkoba di tempat yang telah
disediakan oleh Subdit masing-masing. Walaupun penyimpanan tersebut dilakukan
dengan alasan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya sebagai barang bukti
penyidikan, namun prosedur yang telah ditetapkan haruslah dijalankan sebagaimana
mestinya.