Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perbuatan korupsi dapat menyebabkan Kerugian terhadap keuangan negara sehingga pemberantasan dan pencegahanpun harus dilakukan propesional dengan tahap penyitaan sampai pada tahap perampasan, untuk menanggulanginya maka secara khusus diaur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang revisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam kenyataanya UU tersebut belum efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa eksekutor tidak dapat melakukan perampasan untuk terpidana yang meninggal dunia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara bagi terpidana yang meninggal dunia.
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juntco. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengatur tentang mekaniseme pengembalian kerugian keuangan Negara untuk terpidana yang meninggal dunia karena bertentangan dengan Pasal 83 KUHP, seharusnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juntco. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, harus bisa untuk megejar kerugian keuangan Negara. jika dilihat dalam UU Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 13 ayat 1 dengan meninggalnya terpidana hak melaksanakan perempasan tidak lenyap. kesimpulannya dengan adanya Pasal 103 KUHP dan asas Lex specialis derogat legi generali membuka peluang untuk penyimpangan Pasal 83 KUHP, dengan cara ditambahkan mekanisme pengembalian kerugian Negara bagi terpidana yang meninggal dunia dengan dilakukanya revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 juntco. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.