Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada peserta aksi demonstrasi saat berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, sehingga memunculkan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi demonstran terhadap tindakan penganiayaan oleh anggota polisi dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan sejumlah peraturan teknis lainnya yang mengatur secara internal bagi pihak Kepolisian untuk melaksanakan kegiatan pengamanan suatu unjuk rasa atau demonstrasi yang mana didalamnya diatur sejumlah hal mengenai hak dan kewajiban dari peserta aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Sementara itu perlindungan hukum secara represif dilakukan guna sebagai sarana untuk menegakan sanksi apa bila telah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan cara menegakan sangksi pidana sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polisi kepada peserta demonstran dan juga dilakukan penegakan sanksi pelanggaran kode etik dengan dilakukannya sidang kode etik kepada pelaku pelanggan kode etik.