Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kasus hoaks ataupun kasus terindikasi hoaks melalui media sosial terus
meningkat tajam melalui hoaks di media sosial dan bagi pelaku dapat dikenakan
sanksi, dimana sanksi bagi pelaku hoaks dalam UU ITE pada Pasal 28 ayat (1) dan
(2). Hal ini memunculkan permasalahan, apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku
hoaks melalui media sosial dapat menimbulkan efek jera?.
Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yuridis normatif.
Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum
melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan
menggunakan metode kualitatif.
Hasil Penelitian ini, menunjukan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku
hoaks melalui media sosial belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam
memberikan efek jera terhadap pelaku hoaks. Hal ini disebabkan ketentuan sanksi
dalam UU ITE sangatlah terbatas pada konteks yang menimbulkan kerugian
konsumen dan juga yang sifatnya ujaran kebencian yang menimbulkan SARA
dibandingkan sanksi yang diatur dalam KUHP. Ketentuan sanksi dalam KUHP
terhadap pelaku hoaks melalui media sosial juga lebih tinggi dibandingkan ketentuan
sanksi pada UU ITE. Dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP sanksi penjara setinggi-tingginya
10 (sepuluh tahun). Sedangkan dalam Pasal 28 jo 45A UU ITE sanksi penjara paling
lama 6 (enam) tahun. UU ITE hanya terfokus pada pembuat berita palsu dan pelaku
yang turut serta membagikan/mentransmisikan (share/forward) berita bohong
tersebut.