Ditapis dengan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama (Tin…
Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Berdasarkan pasal 156 KUHP menghendaki bahwa perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1384 SOP k
Perildungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Dalam Konfik Bersenjata Di Tinjau D…
Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.207 HAS p
Perlindungan Hukum Terhadap ABK WNI Yang Dipekerjakan Di Kapal Asing
HAM sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia, hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia yang berlaku dimana saja, kapan saja dan dalam situasi apapun. Dalam upaya memproteksi hak- hak asasi manusia, PBB membuat badan khusus yang mengeluarkan konvensi-konvensi Internasional seperti Universal Declaration of Human Right 1948, Cov…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.206 LEW p
Perlindungan Hukum Anggota Eks ISIS Oleh United Nations High Commissioner For…
Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikaterogikan sebagai pengungsi. Merupakan fakta bahwa anggota eks ISIS mereka ini juga telah meninggalkan wilayah konflik dan ditampung di kamp pengungsian Al-Hol. Namun demikian kebanyakan dari eks anggota ISIS meninggalkan negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.205 AUL p
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Fotografi Yang Diedarkan Tanp…
Karya fotografi merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pencipta karya fotografi sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.725 NOY p
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …
Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1378 SOA p
Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanpa Objek Retribusi Oleh Di…
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah adalah dipungut oleh Daerah berdasarkan prestasi yang diberikan daerah secara langsung, dan dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang dise…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1375 HAR p
Akibat Hukum Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S…
Penyampaian SPDP kepada JPU merupakan kewajiban penyidik sejak dimulainya penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis. Akibat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1373 SUA a
Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan (Studi Pada …
Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut. Peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1372 LAS u
Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Anak Di Kabupate…
luarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isu hukum dalam penulisan ini antara lain bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pekerja anak dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pengguna jasa pekerja anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (st…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.386 AWI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara