Analisis Yuridis Pelanggaran Cyber Attack Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Ber…

Penguasaan negara terhadap penggunaan teknologi digital dan infrastrukturnya di dalam cyberspace semakin berkembang. Dampak negatif yang timbul adalah ketika suatu negara mencoba menerobos infrastruktur sistem pertahanan cyber space atau biasa dikenal dengan istilah cyber defence dari negara yang laju perkembangannya cukup jauh dibawah negara tersebut. Serangan terhadap infrastruktur cy…

Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…

Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…

Pengaturan Tentang Milisi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Humaniter Inter…

Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompokkelompok pe…

Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…

Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…

Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi …

Perang merupakan kondisi dimana ada beberapa negara yang saling melakukan serangan fisik serta psikis dan menimbulkan korban dari berbagai kalangan. Blokade yang digunakan sebagai metode berperang tak luput dari korban yang berstatus sebagai penduduk sipil pada wilayah terblokade. Adapun dari permasalahan yang diteliti yakni; bagaimana pengaturan mengenai blokade dalam hukum humaniter…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …

Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Persfektif Hukum I…

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 secara jelas dan tegas telah menyatakan arti perdamaian dan kedamaian, hal ini tertuang dalam Pasal 1 piagam tersebut. Sejalan dengan itu salah satu bentuk ganggungan terhadap perdamaian dan kedamian sebagaiman dimaksudkan tersebut ialah pengujian nuklir. Seperti diketahui pengujian nuklir bukan lagi sesuatu yang baru, oleh karenannya negara-nega…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Migrant Workers Pada Masa Pandemi

Pandemi Corona virus disease 2019 merupakan sebuah pandemi global yang menyebabkan banyak perubahan dan melahirkan norma dan praktik baru dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi tersebut berdampak juga terhadap pekerja migran yang harus bersusah payah menafkahi diri dan keluarganya. Pandemi juga membuat pekerja migran mengalami berbagai diskriminasi baik dari warga negara …

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Asin…

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan ABK Indonesia. Pada umumnya ABK di kapal asing mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Perusahaan, Negara Pe…

Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asimetris Persprektif Hukum Humaniter

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Apakah Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asymetris Telah Diatur Dalam Hukum Humaniter Internasional. Di saat ini dalam perang salah satunya yaitu perang asimetris, sudah banyak yang berperang menggunakan senjata biologis. Perang asimetris adalah perang yang dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunik…

Penggunaan Kekerasan Untuk Penguasaan Wilayah Perspektif Hukum Internasional

Penilitian ini membahas tentang penggunaan kekerasaan untuk penguasaan wilayah perspektif hukum internasional berkaitan dengan sengketa perbatasan Dataran Tinggi Golan antara Suriah dan Israel, pada umumnya wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Kedaulatan atas wil…

Status Hukum Kaum Belligerent Di Dalam Hukum Internasional Yang Melakukan Tin…

Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempua…

Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara

Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…

Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…

Perlindungan Lingkungan Laut Dan Pesisir Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Ala…

Lingkungan hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindunginkelestariannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam dengan cara destruktif .Adapun permasalahan Yang akan dibahas dalam skripsi …

Bentuk Tanggung Jawab Kapal Berbendera Asing Terhadap Hak-Hak ABK Yang Dilang…

nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …