Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 144…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga, pelaku perbuatan kekerasan dalam rumah tangga meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku keke…

Kualifikasi Menggunakan dan Menguasai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 6…

Tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat dalam diri semua kalangan. Hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap generasi-generasi penerus bangsa jika narkotika tersebut disalahgunakan dalam penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap, dan juga meningkat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan tra…

Disparitas Putusan Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNAmb dan Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PNAmb berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana bersifat maksimum, menimbulkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kedua putusan tersebut. Disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah…

Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Koperasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Terh…

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang mengusung membantu perekonomian masyarakat miskin malah bergerak hanya untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan koperasi dalam tinda…

Kapita Selekta Hukum Pidana Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8020-86-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5A WID k

Pertanggungjawaban Pidana Media Atas Pemberitaan Hoax

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu hal atau peristiwa, padahal sang pembuat berita tahu bahwa berita yang ia keluarkan belum sepenuhnya benar. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tent…

Penundaan Sidang Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradi…

Skripsi ini membahas masalah Penundaan Sidang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradilan Yang Adil). Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah di mana dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyidikkan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan guna mendapatkan Pe…

Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selajutnya disingkat KUHAP). Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perk…

Rehabilitasi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Telah Menjalani Hukuman

Narkotika merupakan obat yang mana memepunyai salah satu unsur yang bisa membuat ketergantungan (candu) untuk itu, apabila ada pemakai maka disitu ada pengedar dan Bandar. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang …

Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum …

Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa yang akan datang,…