Ditapis dengan
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional
Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.379 WAT k
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujua…
Tindak pidana perdagangan orang dengan konteks prostitusi ini sangat besar dampaknya terhadap korban karena hak asasi yang mereka miliki telah dirampas secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pelaku. Didasari berbagai hal yang telah terjadi maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian diharapkan dapat mencegah a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1631 NGA u
Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan
Bank sebagai lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan masyarakat dalam menjalakan roda perekonomian negara dengan membangun hubungan dengan nasabah yang berdasarkan atas hukum serta kepercayaan sebagai dasar landasan hubungan antara bank dengan nasabah. Sebagai seorang nasabah, tentu menginginkan dana yang disimpannya di Ban…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.868 LAM k
Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di …
Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di Kota Dobo Oleh Polres Kepulauan Aru.difokuskan dengan permasalahan sebagai berikut : apa yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi ditempat hiburan malam di kota dobo dan bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi pada tempat hiburan malam oleh Polres Kepulauan Aru. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1630 ARL p
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja
Hukum ketenagakerjaan menjamin setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan salah satunya diwujudkan dalam bentuk upah dan pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan upah minimum. Hal ini mempertegas diberikannya perlindungan hukum pekerja guna menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pengusaha yang memberikan upah p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.867 SIA p
Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penj…
Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa haki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1629 MAT l
Pencemaran Lingkungan Laut Indonesia Akibat Limbah Farmasi Berdasarkan Pada K…
Pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pabrik farmasi MEP dengan membuang limbah dan kandungan obat paracetamol pada tanggal 8 November 2021 telah menyebabkan terjadinya pencemaran Teluk Jakarat khususnya di perairan Angke dan Ancol. Oleh sebab itu, pada skirpisi ini akan mengkaji tentang pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran limbah farmasi berdasark…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.375 APO p
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus p…
Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemuli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1628 NUR p
Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan
Autopsi forensik adalah pemeriksaan mayat setelah kematian untuk menentukan penyebab dan cara kematian, dan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit atau cedera pada tubuh seseorang yang sudah meninggal. Untuk memperoleh bukti atau tanda-tanda bagi diri korban yang akan menunjukkan apakah telah terjadi kematian yang tidak wajar. Penegakan hukum untuk mencari keadilan, berpengaruh d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1626 SAB i
Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Mati…
Penelitian ini membahas tentang kasus salah satu anggota Brimob Polda Maluku yang atas kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kejadian bermula ketika orang tua dari korban yaitu Michael Robert Manuhutu yaitu Simon Yakobus Manuhutu mendapat berita dari anak-anak bahwa anaknya yaitu Michael Robert Manuhutu terkena tembakan senjata api dari pelaku yaitu Bripka Markus Manuhut…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1625 WAT p
Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggun…
Invasi militer adalah tindakan pengerahan angkatan bersenjata suatu negara memasuki wilayah kedaulatan negara lain dengan tujuan menguasai, mengganti pemerintah yang ada, mengambil sebagian wilayah bahkan membantu wilayah memisahkan diri dari negara induknya. Kenyataannya, invasi militer kerap kali dilakukan seperti pada invasi militer Rusia ke Ukraina tahun 2022. Invasi militer tentu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.370 HET l
Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemilahan Sampah
PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.498 LAW k
Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…
Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1621 MAH p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekera…
Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orangtua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Pad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1620 ALF p
Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
Negara Indonesia memiliki luas tanah yang cukup luas namun masih terdapat banyak tanah terlantar yang tidak jelas pemanfaatannya. Tanah-tanah terlantar ini tersebut cenderung dimanfaatkan hanya sebagai objek spekulasi. Oleh karena itu melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan badan bank tanah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan pemerintah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.859 PAT b
Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi Di Media Sosial
Penipuan berkedok Investasi menggunakan modus operandi berupa iming-iming menerima keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat. Melaui media sosial, pelaku melakukan broadcast berisikan rencana investasi dan hasil yang akan didapatkan nanti pada komunitas online (forum) dimana korban tergabung didalamnya. Setelah korban mempercaya broadcast tersebut dan mulai menghubungi pelaku, kem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1619 SOS m
Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bom Cluster Menurut Hukum …
Bom cluster mempunyai efek yang cukup berbahaya terhadap masyarakat sipil dan bisa memakan korban jiwa dikarena bom ini pada saat diluncurkan ke area yang menjadi target sasaran biasanya tidak akan meledak secara bersamaan bahkan ledakannya bisa terjadi dikemudian hari atau bahkan pada saat masa perang itu berakhir. Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya hadir untuk berusaha melind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.366 HID p
Implimentasi Aksi PBB Dalam Mencegah Dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal
Perdagangan Internasional adalah sebuah hal yang nyata dan menjadi kebutuhan tiap Negara, namun juga terjadi Perdagangan Senjata Ilegal yang mengancam keaman negara maka dari itu PBB membuat Upaya Untuk Mengurangi Perdagangan Senjata Ilegal Dengan adanya UNTOC tahun 2000 dan Bagaimana Implementasi Aksi PBB dalam Mencegah dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal. Jenis Penelitan yang dig…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.365 PAR i
Penerapan Pasal 49 Ayat 1 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusa…
Pelaku penganiayaan seharusnya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, penganiayaan tersebut dilakukan pembelaan terpaksa karena merasa keselamatan diri terancam. Maka memunculkan masalah bagaimanakah penerapan noodweer pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai alasan pengha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1617 FED p
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Me…
Ditetapkanya Konvensi Hak Anak (KHA), dan Konvensi ILO No. 182 untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak salah satunya adalah eksploitasi terhadap anak. Tetapi dalam kenyataanya masih banyak kejahatan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Filipina padahal Fiipina merupakan peserta dari Konvensi tersebut. Hal ini yang memotivasi penulis untuk mengkaji pelanggar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.339 URL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara