Legalitas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Perkara…

Hasil audit kerugian negara merupakan alat bukti utama dalam tindak pidana korupsi maka yang berwenang menetapkan unsur kerugian negara itu harus lembaga yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena jika hasil audit kerugian negara yang ditetapkan untuk dijadikan alat bukti oleh lembaga yang tidak berwenang maka akan berdampak terhadap kekuatan alat bukti tersebut dal…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putus…

Pencabulan adalah suatu perbuatan pelanggaran seksual terhadap kesusilaan. Kitab UndangUndang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat sangat memperhatinkan, Sudah selayaknya memberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan s…

Efektivitas Pidana Mati Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indon…

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan. Sanksi Pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 114 undang-undang Nomor 35 …

Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pa…

Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Keke…

Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Of…

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terburuk, meningkatkan kekerasan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak yang diperoleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab anak mendapatkan tindak penganiayaan pasca sekolah offline di masa pandemi covid-19 serta untuk mengkaji dan menjelaskan penanggulangan terhad…

Penerapan Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pe…

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/ 2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara,…

Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Da…

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melanggar perintah, dan apa bila perbuatan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan itu, maka terdapat tindak pidana yang berhubungan dengan tidakan perkosaan serta penganiyaan terhadap seorang siswi SMA yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindakan ini sudah tentu tidak seara…

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putus…

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…

Aspek Hukum Pidana Dari Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ya…

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian keuangan negara merupakan dasar pembenaran dari akibat nyata untuk dilakukannya kriminalisasi berdasarkan pada kebijakan perundang-undangan pidana terhadap berb…

Tinjauan Yuridis Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Terhadap Istri

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merasa kuat terhadap anggota keluarga yang lemah atau dilemahkan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lingkup rumah tangga. KDRT sering terjadi didalam lingkungan masyarakat. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering di jumpai adalah pada kaum wanita (Istri) karena wanita s…

Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor 94-K/PM III-18/D/IX/2018 Dalam Kasu…

Putusan Pengadilian Militer III-18 Ambon dengan Nomor : 94-K/PM III18/AD/IX/2018 adalah kasus tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya bahwa Putusan Pengadilan Militer bersifat tertutup bagi Anggota TNI itu sendiri, sehingga pandangan umum tidak pernah melihat hal tersebut. Putusan yang dilakukan juga kadang kurang memberikan adanya rasa keadilan bagi diri anggota TNI yang menjadi ter…

Kajian Yuridis Kesaksian Palsu dalam Pembuktian Tindak Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1688 LAT k

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun…

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …

Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Akan tetapi sejak diterbitkannya pedoman jaksa Agung republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 maka jaksa diberikan kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan nark…

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…

Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…

Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…