Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Peretasan Yang Masuk Dalam Golongan Whi…

Awalnya istilah hacker mempunyai arti positif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu program menjadi lebih baik. Hacker seperti ini biasa dikenal dengan istilah White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Tetapi dalam realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, masih banyak kasus yang terjadi di luar sana yang terkait w…

Pengaturan Tentang Milisi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Humaniter Inter…

Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompokkelompok pe…

Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelur…

Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang bersengketa m…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.843 SIM p

Pertanggungjawaban Hukum Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Persetujuan Berlay…

Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keselamatan dan keamanan melayarkan kapalnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pelayaran terdapat salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan berlayar dari syahbandar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikelu…

Akibat Hukum Kepala Daerah Tidak Melanjutkan Hasil Audit Inspektorat Daerah

Pembimbing II. Keberadaan Inspektorat daerah membantu kepada daerah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ol…

Sanksi Administrasi Dalam Instruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2021

Tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan COVID-19 di Indonesia sama dengan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Disisi lain pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kegentingan yang memaksa dengan lewat diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Ber…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan …

Pada era globalisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendapatkan informasi yang memiliki nilai ekonomis (rahasia dagang) tanpa memperdulikan legalitasnya, yang mana bocornya informasi tersebut dari suatu perusahaan dapat memberikan kerugian pada suatu perusahaan, sebagai contoh Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2…

Eksistensi Tradisi Grindadrap dan Potensinya Terhadap Pelestarian Lumba-Lumba…

Perlindungan lumba-lumba menjadi isu hukum internasional yang mendapat banyak perhatian internasional semenjak masalah terbunuhnya 1.428 ekor lumba-lumba di Kepulaun Faroe karena Tradisi Grindadrap yang merupakan tradisi tahunan di dalam masyarakatnya. Namun keberadaan tradisi ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional berdasarkan pada International Convention for…

Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Download Film Pada Situs Ilegal

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah tipe penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum hak cipta terhadap downlo…

Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…

Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seks…

Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana memegang peran yang sangat penting guna terjaminnya suatu proses peradilan yang adil (fair) dan manusiawi. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum bagi tersangka dalam proses penyelidikan merupakan sarana penunjang penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak – hak asasi manusia tersangka dari kemungkinanan adan…

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Karya Sastra Ilustrasi (Komik) Yang DiPublish D…

Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuidanmenganalisatanggung jawabhukum terhadappihakyangmempublikasikankomikpadasitusonline tanpaizinpenciptadalamtinjauanpadaUndang-UndangNomor28Tahun2014 TentanghakCiptadanuntukmengetahuidanmenganalisaperlindunganhukum terhadappelanggarankaryasastrailustrasi(komik)yangdipublishpadasitus onlinetanpaseizinpenciptakomiktersebut. Denganmenggunakanmetodepen…

Pertangungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-S…

embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional

Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh sang pencipta karya atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan kekuasaan penuh atas karya ciptaannya yang biasanya disebut dengan hak eksklusif. Hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi dan hak moral yang akan melekat secara otomatis pada sebuah karya tercipta tanpa harus melakukan pendaftaran. ini tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 T…

Kekuatan Hukum Titah Raja Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspek…

Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. P…

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa

Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebgai korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam hukum pidana di Indonesia…