Ditapis dengan
Eksistensi Tradisi Grindadrap dan Potensinya Terhadap Pelestarian Lumba-Lumba…
Perlindungan lumba-lumba menjadi isu hukum internasional yang mendapat banyak perhatian internasional semenjak masalah terbunuhnya 1.428 ekor lumba-lumba di Kepulaun Faroe karena Tradisi Grindadrap yang merupakan tradisi tahunan di dalam masyarakatnya. Namun keberadaan tradisi ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional berdasarkan pada International Convention for…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.343 TUT e
Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Download Film Pada Situs Ilegal
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah tipe penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum hak cipta terhadap downlo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.831 HAH p
Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…
Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.340 URU l
Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seks…
Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana memegang peran yang sangat penting guna terjaminnya suatu proses peradilan yang adil (fair) dan manusiawi. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum bagi tersangka dalam proses penyelidikan merupakan sarana penunjang penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak – hak asasi manusia tersangka dari kemungkinanan adan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1580 LEI p
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Karya Sastra Ilustrasi (Komik) Yang DiPublish D…
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuidanmenganalisatanggung jawabhukum terhadappihakyangmempublikasikankomikpadasitusonline tanpaizinpenciptadalamtinjauanpadaUndang-UndangNomor28Tahun2014 TentanghakCiptadanuntukmengetahuidanmenganalisaperlindunganhukum terhadappelanggarankaryasastrailustrasi(komik)yangdipublishpadasitus onlinetanpaseizinpenciptakomiktersebut. Denganmenggunakanmetodepen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.829 PAN t
Pertangungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-S…
embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1577 LOP p
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional
Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh sang pencipta karya atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan kekuasaan penuh atas karya ciptaannya yang biasanya disebut dengan hak eksklusif. Hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi dan hak moral yang akan melekat secara otomatis pada sebuah karya tercipta tanpa harus melakukan pendaftaran. ini tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.827 AST p
Kekuatan Hukum Titah Raja Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspek…
Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.477 SAL k
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa
Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebgai korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam hukum pidana di Indonesia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1570 LEU p
Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.464 MAX p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara