Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Berdasarkan uraian di a…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Pe…

Pengawasan penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik n…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Pulau L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.533 HAR t

Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh …

Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima perlu diperhatikan untuk menjamin hak-hak pejalan kaki dan ketertiban umum, bisa dilihat dalam aturan Perda No 10 tahun 2014. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dasar pengaturan Pedagang Kaki Lima serta bertujuan untuk mengethui apakah pemerintah sudah melaksanakan pengawasan kepada pedagang kaki l…

Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan…

Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…

Tanggung Jawab Pengelolaan Sasi Di Negeri Lima

Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan tersebut juga tidak melibatkan pe…

Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Ps Glow Berdasarkan Putusan Pengadila…

Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Terhadap Pembilasan Dan Atau Penc…

Usaha air minum isi ulang adalah usaha yang berskala menengah dengan kualitas pelayanan pencucian dan pembilasan wadah penampung air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010), dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan “…

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kewajiban Pendaftaran Badan Penyelenggara …

Kesejahteraan setiap karyawan harus diperhatikan serta dipenuhi oleh setiap perusahaan selaku pemberi kerja dengan mendaftarkan setiap karyawannya dalam program Jaminan Sosial. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak untuk setiap karyawan, yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang BPJS. Namun faktanya masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan setiap k…

Penyelesaiaan Sengketa Transaksi Tanah Adat

Transaksi tanah adat dalam persekutuan masyarakat adat masih banyak terjadi kasus sengketa atas tanah adat, tentunya cara penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat adat bertujuan untuk dapat dengan mudah menyelesaikan sautu sengketa/masalah yang dihadapi, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dengan kedua cara (litigasi da…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pinjaman Online Berbasis Ilegal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.915 MAS p

Tanggungjawab Pelaku Usaha Roti Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Daluwarsa

UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yang mengatur, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangankan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96 ayat 1, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 ayat 1 menjelaskan tent…

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik

Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…

Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet

Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana? dan 2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan karya cipta buku dalam aspek perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, bahan hukum yang digunakan adalah …

Tanggung Gugat Terhadap Maskapai Penerbangan Akibat Perlakuan Buruk Terhadap …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.904 WAT t

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Ter…

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…

Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Atas Produk Parfum Isi Ulang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.901 REA p

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Den…

ABSTRAK Ari Apriatman Molle, 201821608, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.Pembimbing (I),Teng Berlianty dan Pembimbing (II),Agustina Balik Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Hak-hak konsumen harus dilindungi karena konsumen merupakan salah satu pihak …

Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Laut dan Akibat Hukumnya Men…

Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya.