Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Apabila dari perkawinan itu di lahirkan anak, maka timbullah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang (akad), dalam hal ini perjanjian antara seorang pria…

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry

Jasa laundry sangat dibutuhkan tidak hanya oleh kalangan rumah tangga melainkan juga kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terbukti saat ini dapat dijumpai di sekitar wilayah pemukiman dan sekitarnya. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa laundry seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan konsumen tidak kehilangan,kel…

Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat 1 Huruf a dan c Tentang Prosedur Pendaftaran Merek yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda, namun pada prakteknya t…

Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Obat merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat artinya obat sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Salah satunya adalah obat antibiotik yang merupakan obat untuk membunuh bakteri dalam tubuh dan agar meningkatkan daya tahan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Pelaya…

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…

Studi Kasus Penyelasian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat Di Kabupaten Bu…

Masyarakat Hukum adat di indonesia merupakan bagian dari masyarakat Hukum indonesia yang dalam perkembanganya Zaman masyarakat hukum adat dalam hukum positif indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya.namun dalam kenyatanya banyak terjadi pelangaran terhadap hak – hak dari masyarakat Hukum adat tersebut.Pelangaran terhadap hak –hak masyarakat hukum adat d…

Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Penjualan Miracle Herbal Palsu

Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …

Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…

Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara…

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN (selanjutnya disebut PP 79/2021) menjadi tindak lanjut atas permasalahan sengketa kepegawaian pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP 79/2021 menunjukkan bahwa perubahan aturan dasar dalam penyelesaian sengketa kepegawaian khususnya di ranah peradilan tata us…

Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…

Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentan…

Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pokok permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Kecamatan Kota Masohi…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tan…

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan serta bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kema…

Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…

Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Berdasarkan uraian di a…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Pe…

Pengawasan penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik n…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Pulau L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.533 HAR t

Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh …

Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima perlu diperhatikan untuk menjamin hak-hak pejalan kaki dan ketertiban umum, bisa dilihat dalam aturan Perda No 10 tahun 2014. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dasar pengaturan Pedagang Kaki Lima serta bertujuan untuk mengethui apakah pemerintah sudah melaksanakan pengawasan kepada pedagang kaki l…