Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Ter…

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…

Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Atas Produk Parfum Isi Ulang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.901 REA p

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Den…

ABSTRAK Ari Apriatman Molle, 201821608, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.Pembimbing (I),Teng Berlianty dan Pembimbing (II),Agustina Balik Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Hak-hak konsumen harus dilindungi karena konsumen merupakan salah satu pihak …

Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Laut dan Akibat Hukumnya Men…

Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya.

Tanggung Jawab Penyedia Jasa Catering Dalam Pengadaan Makanan Bagi Siswa SMA …

Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan program penting yang dilakukan setiap tahun. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan makanan melalui jasa catering. Proses pengadaan makanan pada dasarnya diwajibkan untuk mengikuti standirisasi kesehatan serta haruslah memperhatikan hak-hak dari konsumen. Menyimpang dari hal tersebut fakta yang terjadi bahwa CV F…

Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan

Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dar…

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…

Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah sampai pada penyidikan dan gelar perkara pada tanggal 15 Februari 2020, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK namun tidak ditindklanjuti sampai pada pengadilan ataupun dih…

Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum K…

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahg…

Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…

Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…