Ditapis dengan
Studi Kasus Penyelasian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat Di Kabupaten Bu…
Masyarakat Hukum adat di indonesia merupakan bagian dari masyarakat Hukum indonesia yang dalam perkembanganya Zaman masyarakat hukum adat dalam hukum positif indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya.namun dalam kenyatanya banyak terjadi pelangaran terhadap hak – hak dari masyarakat Hukum adat tersebut.Pelangaran terhadap hak –hak masyarakat hukum adat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.927 SEL s
Surat Alas Hak Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
Pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peratutan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun sengketa t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.526 SOU s
Penyelesaiaan Sengketa Transaksi Tanah Adat
Transaksi tanah adat dalam persekutuan masyarakat adat masih banyak terjadi kasus sengketa atas tanah adat, tentunya cara penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat adat bertujuan untuk dapat dengan mudah menyelesaikan sautu sengketa/masalah yang dihadapi, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dengan kedua cara (litigasi da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.917 BAN p
Pemegang Hak Atas Tanah Yang Menelantarkan Tanah
Tanah telantar berawal dari adanya pemberian hak atas tanah kepada orang-perorangan maupun badan hukum. Dengan adanya pemberian hak maka kewenangan negara dibatasi untuk penguasaan. Hal ini, berarti setiap pemegang hak dapat menggunakan tanahnya sesuai amanat Pasal 20 – Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini dikecualikan jika pemegang hak atas tanah ti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.912 RIS p
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan J…
Jual beli tanah pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian baik dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun dalam bentuk Akta Jual Beli dimana pihak yang mempunyai tanah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak pembeli, baik terhadap tanah hak milik pribadi maupun terhadap Tanah warisan. Tanah warisan adalah tanah yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.909 LIK a
Sewa Menyewa Tanah Warisan Tanpa Izin Ahli Waris yang Lain
MenurutPasal 832 ayat (1) KUHPerdata,yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, selanjutnya dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Oleh karen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.908 SAM s
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas T…
Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin menarik masyarakat menjadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.899 ATT b
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marefenfen Kepulauan Aru (Studi Kasus Putusa…
Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam perkembangannya semakin banyak pembanguna…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.889 SAN p
Akibat Hukum Praktek Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Di…
Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang bersifat riil adalah sah, namun terkait dengan jual beli tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar objek tanah tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak milik, bukan dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan sebagai dasar telah terjadi perbu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.873 TUN a
Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal
Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Masyarakat Adat di Kepulauan Kei, pengaturan penegakkan hukum adat Larvul Ngabal terkait kepemilikan hak atas tanah serta kendala dalam penegakan hukum adat Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, Tipe penelitian secara yuridis normatif melakukan kajian yang berasal dari baha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.870 RUM p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara