Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaa…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan mas…

Pemenuhan HAM Pada Masyarakat Pada Saat Pandemic Covid-19 Ditinjau Dengan Huk…

ing bagi kepentingan dalam seluruh manusia apa lagi bagi orang- orang yang rentan terkena dampak covid-19. Badan organisasi kesehatan, penanganan pendidikan, perkerjaan, dunia telah menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.Tantangan bagi pengaturan tentang kewajiban Negara dalam pemenuha…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Pulau L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.533 HAR t

Tanggung Jawab Pengelolaan Sasi Di Negeri Lima

Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan tersebut juga tidak melibatkan pe…

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.513 LUM k

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional

Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…

Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari UU No. 10 …

Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata. Alasan utama belum dikelolanya destinasi pariwisata di Kota Tual karena belum disahkannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. …

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …

Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemungutan Desa

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-974-6

Deskripsi Fisik

xxii, 308 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

354 WID o

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani

Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…

Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…

Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka

Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…

Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin

Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…

Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar (Tinjauan Khusus Peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99473-2-4

Deskripsi Fisik

xix, 262 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAR p

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k