Pemenuhan HAM Pada Masyarakat Pada Saat Pandemic Covid-19 Ditinjau Dengan Huk…

ing bagi kepentingan dalam seluruh manusia apa lagi bagi orang- orang yang rentan terkena dampak covid-19. Badan organisasi kesehatan, penanganan pendidikan, perkerjaan, dunia telah menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.Tantangan bagi pengaturan tentang kewajiban Negara dalam pemenuha…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Pulau L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.533 HAR t

Tanggung Jawab Pengelolaan Sasi Di Negeri Lima

Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan tersebut juga tidak melibatkan pe…

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.513 LUM k

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional

Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…

Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari UU No. 10 …

Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata. Alasan utama belum dikelolanya destinasi pariwisata di Kota Tual karena belum disahkannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. …

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …

Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemungutan Desa

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…