Ditapis dengan
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa karena melihat dampak yang ditimbulkan begitu luas, maka dari itu penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa seperti contohnya dengan penggunaan Justice Collaborator atau saksi pelaku dalam sistem peradilan di Indonesia untuk membantu penyidik sekaligus hakim untuk dapat mengambil keputusan. Pertimbangan hakim un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1095 TAB p
Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pasc…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penerapan unsur dapat merugikan keuangan Negara Atau perekonomian Negara pasca dikeluarkannya putusan MK No.25/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan mengahapuskan kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dari rumusan delik formil menjadi delik materiil, pembuktian kerugian negara yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1094 MAI p
Pemberitaan Media Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hak Asasi Manusia)
Pemberitaan-pemberitaan media tidak hanya mengungkap secara terang-terangan nama dan wajah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi dalam media massa, namun juga menyampaikan fakta saja tetapi juga membuat opini yang mengiring masyarakat untuk menvonis tersangka, terdakwa atau kelompok tertentu bersalah meskipun pengadilan belum memutuskan hal tersebut. Pemberitaan tersebut merupakan penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1093 SAN p
Kualifikasi Perbuatan Mengakses Jaringan Wi-Fi Secara Ilegal
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus mengakses wifi secara illegal yang dilakukan dilingkungan sekitar penulis.Dimana pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan bagi orang lain karena membuat korbannya rugi secara ekonomis karena paket wifi merupakan sesuatu yang didapatkan dengan cara membeli dan berlangganan kepada penyedia layanan wifi tersebut otomat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1092 SIR k
Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak P…
Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Namun kemampuan anak yang ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1091 SIA k
Analisis Yuridis Tentang Unsur Penyalagunaan Kewenangan Oleh Pelaku Tindak Pi…
Melawan hukum menggunakan kewenangan / menyalahgunakan kewenangan dengan cara melawan hukum yang diartikan tersirat didalam unsur Pasal 3 UUPTPK yang merupakan aturan hukum pidana, yang artinya untuk menilai seseorang yang memiliki kewenangan telah melawan hukum adalah dengan cara menggunakan kewenangannya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang secara khusus melarang melakukan perbuata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1090 GAI a
Kajian Yuridis Pasal 160 Ayat (1) KUHAP Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan
Pemeriksaan saksi di pengadilan didasrkan pada Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang intinya menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan saksi di persidangan, maka saksi dipanggil seorang demi seorang untuk dimintai keterangannya di muka sidang pengadilan, namun pada faktanya dalam praktek peradilan, dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama, sehingga muncul masalah hukum yang akan dikaji ada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1089 LIL k
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca K…
Konflik sosial di Kota Ambon mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bangunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bangunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bangunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1088 SOU p
Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahu…
Pemberlakuan undang-undang merek dan indikasi geografis akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek tersebut sehingga pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusif atas merek sehingga dapat menjual produk barang dan jasa sesuai dengan kualitas aslinya. Ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1087 PAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anakanak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1086 SAH p
Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polairud Polda Maluku
Penegakan hukum oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Maluku dari data 3 Tahun diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Rumusan Masalah adalah Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polair?. Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian yuridis empiris, tipe penelitian diskriptif analit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1085 TER p
Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak P…
Setiap kasus tindak pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, beberapa kali dalam suatu sidang di pengadilan harus menggunakan teknologi telekonferensi (teleconference) untuk mendengarkan keterangan saksi atau keterangan ahli yang karena suatu alasan tertentu tid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1084 MAN p
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Pemalsuan Diagnosa Pasien
Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dasar hubungan antara dokter dan pasien adalah atas dasar kepercayaan dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Berdasarkan kepercayaan itu, dalam …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1083 MAR p
Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pasal 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, untuk itu dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan untuk menanggulanginya yang dituangkan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi ini jug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1082 RUM p
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pe…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sangatlah mendapat perhatian serius dari penegak hukum d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1081 MAR a
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru
Penyelundupan penyu diartikan sebagai seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan penyu ke atau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. Sarana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1080 KAD p
Kajian Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perbuatan korupsi oleh inisial VS adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian suatau nagara terkusunya keuangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga berantasan dan pencegahanpun dilakukan secara propersioanal. Untuk menanggulanginya maka secara kusus diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (UUP…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1079 RET k
Kajian Yuridis Penahanan Terdakwa Dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/P…
Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama atau Golongan yang dengan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, tidak pernah ditahan selama ditahap penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan namun pada saat pembacaan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK diperintakan ditahan dalam amar putusan. Jenis penelitian yuridis normatif, tipe peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1078 FRA k
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana dibidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1077 KOE k
Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pid…
Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1076 ARI k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara