Ditapis dengan
Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 551.2-272 …
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten, sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, menetapakan kewenangan unt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.449 PIT t
Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Alihf…
Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan,namun faktanya yang terjadi di lapangan lebih khusus,Kabupaten Kepulauan Aru,terkait dengan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah.Oleh sebab itu maka dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan,teristimewa di tingkat ka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.448 LAB t
Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…
Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1513 WAE p
Penerapan Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan …
Pada perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit Militer wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Miiliter. Termasuk apabiila seorang oknum prajurit Militer yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi dalam tindak pidana asusila yang dilakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1512 PRI p
Status Hukum Kaum Belligerent Di Dalam Hukum Internasional Yang Melakukan Tin…
Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.285 TUT s
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum
Pegawai Negeri Sipil yang adalah Aparatur Sipil Negara memiliki peranan penting guna menjalankan setiap administrasi dan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan. Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan kepala pemerintahan di wilayahnya, serta berwenang untuk melakukan tindakan jika kedapatan ASN melakukan pelangg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.447 MAH n
Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 Dan Implementasinya Di I…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Ratifikasi konvensi ILO nomor 169 Tahun 1989 dan implementasinya di Indonesia, Indigenous People No. 169 Tahun 1989 merupakan salah satu solusi di Indonesia, dalam konvensi ini terdapat banyak aturan yang melindungi mereke khususnya dalam pemenuhan hak-hak setiap aspek kehidupan seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas pendidika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.284 SIL u
Analisis Yuridis Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan…
Penelitian ini mengkaji tentang disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkotika. Disparitas penjatuhan pidana ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis, dengan pertimbangan untuk menginventarisasi dan mengukur tingkat singkronisasi peraturan perundangundangan di bidang narkotika mengenai disparitas pemidanaan, baik itu dari segi komponen struktural, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1511 SIT a
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 345 Tahun 2002 Di DesaBatu M…
Pembatalan Sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak atas tanah karena penerima hak tidak memenuhui syarat yang ditetapkan dalam keputusan hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberi yang bersangkutan. Pembatalan Sertifikat atas tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.783 HAS p
Pemenuhan Hak Cuti Bersyarat Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemas…
Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk diayomi dan dibina. Diberikan pendidikan, rehabilatasi dan reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak kejahatan. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1510 SAT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara