Pengaturan Tentang Visa Kunjungan Dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural

Visa kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke suatu bagian negara untuk kunjungan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain. namun, faktanya visa kunjungan sering disalahgunakan oleh para oknum d…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1526 DUM k

Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga dapat menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban. Faktor-faktor penyebab berkembangnya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, ya…

Tanggung Jawab Netease Sebagai Developer ROS (Rules Of Survival) Terhadap Pub…

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang, tanggung jawab netease sebagai developer ros (rules of survival) terhadap pubg corporation atas tindakan plagiarisme hak cipta playerunknouwn’s battleground, tanggung jawab pelaku plagiarisme terkait penggandaan hak cipta game pubg dari segi grafik/atau gambar, game play hingga teks winner chike dinner, tindakan plagiat yang terjadi dalam ha…

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Kajian Dari Perspektif Und…

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Dalam undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan …

Larangan Penggunaan Peluru Dum Dum Dalam Hukum Humaniter

Hukum Humaniter mengatur tentang larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain dan penggunaan peluru dum dum. Peluru ini dirancang untuk memperluas dampak atau luka yang kadangkadang hingga dua kali lebih lebar dibandingkan peluru biasa. Peluru Dum dum yang digunakan di buat untuk beperang berakibat fatal untuk tiap pihak yang beperang untuk itu …

Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Penerapan Denda Tilang Di T…

Aturan mengenai penggunaan CCTV sebagai alat penerapan denda tilang di Indonesia telah berlaku, tilang elektronik dengan alat CCTV merupakan media yang cukup efektif yang bertujuan untuk menghilangkan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman CCTV dan membayar denda sesuai dengan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 hanya saja aturan tersebut sampai saat ini belum dapat terealisasikan…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…

Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan D…

Hagia Sophia merupakan bangunan bersejarah di Negara Turki dan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1934 dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi masjid oleh Presiden Erdogan. UNESCO merupakan satu-satunya badan PBB yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan upaya Internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman budaya diseluruh …

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Di Kabupaten Kepulauan …

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat di butuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga memamg sangat dibutuhkan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menjadi kendala yang sangat ba…