Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang

Kegiatan transaksi bisnis yang berkembang sedemikian rupa, baik secara nasional maupun internasional, pelaku bisnis menggunakan berbagai macam alat bayar. Di dalam prakteknya, masyarakat sudah mengenal jenis-jenis surat berharga seperti surat wessel, surat cek, surat sanggup, bilyet giro, dan lain-lain. Bilyet giro dikenal sebagai alat pembayaran salah satunya untuk pembayaran transaksi…

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Telur Infertil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas peredaran telur infertil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/permentan/pk.230/9/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur k…

Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Dalam Negara Yang Men…

Krisis ekonomi yang terjadi di Negara Srilanka akibat utang luar negeri yang menumpuk yang tidak mampu dibayarkan sehingga terjadi inflasi yang besar di negara tersebut. Kondisi negara seperti ini telah berdampak pada ketidakmampuan negara dalam memenuhi standar hidup yang layak bagi warga Negara Srilanka serta pengabaian terhadap hak-hak atas pekerjaan dari warga Negara Srilanka. Yang m…

Legalitas Drone (Pesawat Tanpa Awak) Sebagai Alat Melakukan Mata-mata Dalam P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.406 HAR l

Pelanggaran Kapal Asing Di Luar Alur Laut Kepulauan

Laut merupakan bagian penting bagi manusia karena secara ekologis berfungsi sebagai penyedia jasa bagi kenyamanan manusia dan juga menyediakan berbagai jenis sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitas keanekaragam hayatinya. Kapal Tanker Iran dan Panama melanggar Alur Laut Kepulauan Indo…

Perekrutan Tenatara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata Armenia-Azerbaijan Dalam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.404 PAT p

Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap HAM Akibat Perang Saudara…

Perang saudara atau dalam hukum internasional disebut dengan noninternational armed conflict yang terjadi di Kamerun antara pemerintahan yang sah dan kelompok pemberontak di Kamerun menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu mengenai pengaturan perang saudara di suatu negara dalam …

Pengaturan Tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Dalam Suatu Negara Merdeka dan…

Hak untuk menentukan nasib secara prinsip diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Secara konsep penentuan nasib sendiri didasarkan pada CAR Conflict, akan tetapi dalam praktiknya bertolak belakang dan tidak sesuai. Pernyataan Benny Wenda dalam mendeklarasikan kemerdekaan pada salah satu provinsi di Indonesia menjadi sangat kontrovesi, akibanya menimbulkan dampak…

Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik

Pemenuhan kebutuhan setiap negara yang tidak dapat dilakukan sendiri membuat negara-negara di dunia yang hidup berdampingan harus menjalin hubungan kerja sama satu dengan yang lain. Jalinan hubungan antar negara ini membutuhkan berbagai aturan sehingga melahirkan ketentuan diplomatik dan konsuler yakni di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation dan Vienna Convention on Consular…

Serangan Bersenjata Terhada Anggota NATO Dan Pertanggungjawabnnya

Negara merupakan sebuah subjek utama yang memiliki kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Dan adanya konvensi Jenewa pada Tahun 1949, mengatur konflik bersenjata antar Negara, (konflik). Oleh sebab itu terjadinya perang atau konflik bersenjata yang sering kali terjadi perlanggaranpelanggaran terhadap hukum internasional maupun Hukum Humaniter interna…

Fungsi ICRC Untuk Melindungi Kemanusiaan Penduduk Sipil Dalam Penguasaan Taliban

Akibatnya dari perang ini tentu telah banyak jatuh korban baik dari pihak sipil maupun dari pihak militer. Salah satunya adalah perang penguasaan Taliban dalam penaklukan terhadap hamper lebih dari 12 Provinsi Afghanistan. Penguasaan kembali Taliban atas Afghanistan setidaknya membawa dampak dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Afghanistan. Taliban telah melakukan tindakan-…

Kewajiban Vaksin Covid-19 Dan Dampaknya Bagi HAM Dalam Prespektif Hukum Inten…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.398 KOL k

Kejahatan Ham Terhadap Perempuan Quecha Menurut Hukum Internasional

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar manusia yang perlu disadari dan dipahami oleh pihak lain atau negara hak tersebut dapat dituntut. Hak asasi manusia juga di dalamnya berisi kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang dalam suatu negara. Sedangkan di negara Peru terdapat kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan Quecha yang dipaksa untuk di sterilisasi rahimnya…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Terlantar

Isu hukum dalam penilitian ini meliputi, Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap anak terlantar dan akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 ayat 1 telah mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara, Dalam hal ini jelas, negara sebagai pen…

Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional…

Pada 24 Mei 2022 Gubernur Maluku melantik Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Padahal pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dinyatakan secara tegas bah…

Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengakses suatu tempat. Membahas mengenai parkir tentu tidak lepas dari adanya juru parkir yang bertugas menjanga keamanan, ketertiban dan berpartisipasi kepada Pemerintah berupa pen…

Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Di Kota Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.517 REN i

Keabsahan Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Isu hukum dalam penulisan, yaitu: 1). pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak di atur dalam peraturan perundang-undangan dan 2). pemilihan ulang pemilihan kepala desa serentak memiliki keabsahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak dan untuk mengetahui dan menganalisis sah atau ti…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Kewenangan pemerintah kota ambon terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sangat di butuhkan mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus selalu di lindungi, dan di perhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan hak-hak yang mereka miliki yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan kewenangan mere…

Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 31 asyat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No 112 tahun 2014 tentang desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; ayat (2) Pemilihan Kepala Desa satu ka…