Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dengan Melibatkan Informan Oleh Ditresnark…

Pemberi informasi yang membantu dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang disebut dengan informan, meskipun kedudukan informan (legal standing) dan informan secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, hanya kebijakana yang membuat infroman ini tetap di pakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika. …

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilaku…

Salah satu kasus pencurian kendaraan bermotor adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 12/Pid.Sus-Anak/2021 /PN Amb, yang menyatakan bahwa AMMAR PEISAMAL alias AMMAR dipidana karena “pencurian berat” sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 363 (1). Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pen…

Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor…

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan ant…

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap Yang Di …

Penilitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penerapan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang di larang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative tipe penelitian yang bersifat deskriftif analitis.sumber data yang di gunakan data Primer dan data sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa b…

Eksistensi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan…

Peraturan Perundang – undangan menegaskan kalua hanya pihak Polisi Republik Indonesia yang boleh melakukan penyelenggaraan terhadap registrasi kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi, menegakkan hukum berlalu lintas, dan melakukan operasional serta rekayasa lain. pada peraturan tersebut dijelaskan menggunakan tegas bahwa kalangan sipil yang tidak berkepentingan tidak boleh buat me…

Penerapan Uang Malu Dalam Hukum Adat Lervul Ngabal Sebagai Bagian Restitusi P…

asarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hukum Adat Larwul Ngabal merupkan salah satu bentuk restitusi di Kepulauan Kei (Nuhu Evav). Dalam Hukum Adat Larwul Ngabal, anak dan perempuan memilki keistimewaan tersendiri, sehingga setiap pasal dan tingkat pelanggaran yang ada dalam Hukum Adat L…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bisnis Prostitusi Melalui Aplikasi Michat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1656 RUM p

Kajian Kriminologis Perkelahian Antar Pemuda Di Negeri Tengah-Tengah Kabupate…

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Kajian Kriminologi terkait Perkelahian Antar Pemuda Di Negeri Tengah-Tengah Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunaka metode penelitian normatif, sifat penelitian ialah deskriptif analitis dengan mengkaji ketentuanketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang sedang dit…

Upaya BNN Provinsi Maluku dan Direskrim Narkoba Polda Maluku Dalam Penanggula…

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran narkotika bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi si…

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Berkemasan Plastik Yang Mengandu…

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen sehingga bisa tercapai perlindungan hukum bagi konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 sebagaimana tertulis: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebu…

Standarisasi Layak Higienis Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Pem…

Usaha depot air minum isi ulang yang tersebar sangatlah banyak, namun yang ditemukan masih ada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standarisasi yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV/2010 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 …

Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pada awalnya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara konvensional dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat modern lebih cenderung untuk melakukan transaksi jual beli secara online tanpa bertatap muka secara langsung Hal ini berdampak positif tetapi juga negatif karena kenyataan yang terjadi d…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marefenfen Kepulauan Aru (Studi Kasus Putusa…

Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam perkembangannya semakin banyak pembanguna…

Tanggung Gugat Penggunaan Permen Sebagai Alat Tukar Pengganti Uang

Penggunaan permen sebagai alat tukar pengganti uang adalah suatu perbuatan mengalihkan uang dalam bentuk permen yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen hal ini disebabkan pelaku usaha tidak memiliki uang koin untuk dikembalikan kepada konsumen maka permen akan dijadikan sebagai alat kembalian. Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa: uang…

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon terjadi…

Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pembeli Terkait Jual Beli Online Dengan Siste…

Transaksi jual beli online diperbolahkan menurut Undang-Undang, hal ini karena adanya asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, selama tidak melanggar ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata. Namun demikian ada saja orang yang melanggar perjanjian yang dibuat sehingga menimbulkan kerugian dikarenakan wanprestasi dalam hal ini dilakukan oleh penjual/pelaku usaha yaitu…

Tanggung Jawab Orang Tua yang Menelantarkan Anak Prespektif Perdata

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena setiap orang ( anak) Hak asasinya tidak diatur dalam Konstitusi bahkan di didalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat dan juga hak-hak sebagai manusia dengan demikian anak tidak boleh diterlantarkan. Dengan demikian, maka setiap anak tidak boleh dilantarkan. UndangUndang telah mengatur ter…

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Negara Indonesia adalah Negara yang plural, disebut plural karena di dalamnya terdapat bermacam-macam agama, adat istiadat, bahasa serta budaya. Semuanya itu merupakan suatu warisan dan kekayaan bangsa Indonesia. Masingmasing memiliki agama, adat istiadat, suku dan bahasa serta hukum yang berlaku dalam masyarakat juga berbeda-beda. Demikian halnya dengan hukum waris, di Indonesia ada t…

Pertanggung Jawaban PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Atas Kerusa…

Fungsi lingkungan hidup yang selama ini menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat telah beralih fungsi menjadi kawasan industri pengolahan nikel (Ni) oleh Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Kawasan industri yang meluas dan giat beroperasi membuat munculnya berbagai krisis ekologi. Diantaranya adalah polusi udara, terkikisnya hutan hujan tropis, hing…

Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Keuangan Bukan Bank Yang Terdampak Pandem…

Ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan memaksa (overmacht) pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana non alam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehingga …