Sewa Menyewa Tanah Warisan Tanpa Izin Ahli Waris yang Lain

MenurutPasal 832 ayat (1) KUHPerdata,yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, selanjutnya dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Oleh karen…

Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Pemilik Tanah

Membahas tentang sertifikat elektronik yang masih menjadi permasalahan dalam pembuatan sertifikat tanah. Sertifikat elektronik awalnya tidak sejalan dengan pertimbangan Peraturan Menteri tersebut karena di kalangan masyarakat muncul kebijakan yang menuai banyak kontra, Sistem pendaftran tanah berdasarkan peraturan yang diterbitkan pemerintah yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendafta…

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik

Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…

Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet

Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana? dan 2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan karya cipta buku dalam aspek perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, bahan hukum yang digunakan adalah …

Tanggung Gugat Terhadap Maskapai Penerbangan Akibat Perlakuan Buruk Terhadap …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.904 WAT t

Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.903 TIT p

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Ter…

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…

Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Atas Produk Parfum Isi Ulang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.901 REA p

Perlindungan Terhadap Kreditur Atas Jaminan Hutang Berupa Hak Cipta Konten Yo…

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual melalui peraturan tersebut Pemerintah memberikan izin kepada konten kreator yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit dibank. Akan tetapi, masih adanya simpangsiur dalam pene…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas T…

Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin menarik masyarakat menjadi…

Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan…

Skripsi ini membahas tentang pengaturan jual beli tanah menurut hukum adat dan akibat hukum jual beli hak atas tanah adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah persoalan atas tanah adat di Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah terjadinya jual beli tanah adat yang diklaim hak kepemi…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Den…

ABSTRAK Ari Apriatman Molle, 201821608, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.Pembimbing (I),Teng Berlianty dan Pembimbing (II),Agustina Balik Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Hak-hak konsumen harus dilindungi karena konsumen merupakan salah satu pihak …

Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak…

Demi mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja dan berusaha salah satunya dengan membuat usaha sendiri, untuk usaha dibutuhkan modal dan dalam memperoleh modal salah satunya dengan melakukan kredit terhadap bank, kredit yang diambil dijamin dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah hak milik yang jika suatu saat terjadi wanprestasi maka kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi j…

Analisis Hukum Perdata Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang

Perubahan nama pada seseorang yang sudah dari lahir diberi nama sejak memiliki agama lain tersebut namun pada saat seseorang tersebut telah dewasa dan menikah memilih masuk agama lain dan seseorang tersebut telah mengubah Namanya.

Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Laut dan Akibat Hukumnya Men…

Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya.

Eksistensi Suku Naulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak masyarakat hukum adat atas wilayah hak ulayat (petuanan) memperoleh pengakuan dan penghormatan dari Negara sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa hak-hak tradisional.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan

Isu hukum dalam penulisan ini adalah 1). kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyediaan prasarna jalan dan 2). Akibat hukum pemerintah daerah tidak menyediakan sarana dan prasarana jalan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan konsep kewenangan, konsep tanggung jawab, konsep oto…

Tanggung Jawab Penyedia Jasa Catering Dalam Pengadaan Makanan Bagi Siswa SMA …

Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan program penting yang dilakukan setiap tahun. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan makanan melalui jasa catering. Proses pengadaan makanan pada dasarnya diwajibkan untuk mengikuti standirisasi kesehatan serta haruslah memperhatikan hak-hak dari konsumen. Menyimpang dari hal tersebut fakta yang terjadi bahwa CV F…

Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan

Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dar…

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Akan tetapi sejak diterbitkannya pedoman jaksa Agung republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 maka jaksa diberikan kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan nark…