Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Berdasarkan uraian di a…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Pe…

Pengawasan penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik n…

Fungsi Kontrol Pemerintah Daerah Yang Terjadi Di Dalam Proses Pembangunan Inf…

Fungsi kontrol pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi pemerintah daerah yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Fungsi kontrol pemerintah daerah meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Fungsi kontrol pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Pulau L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.533 HAR t

Keabsahan Tindakan Bupati Maluku Barat Daya Dalam Mengeluarkan Instruksi Nomo…

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan dan mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan vaksinasi terhadap seluruh masyarakat maupun aparatur negara termasuk PNS. Berbagai telah dilakukan oleh Pemda Kab. MBD tetapi belum juga menyadarkan masyarakat maupun PNS yang berada di wilayah Kab. MBD. Hal ini berdampak pada capaian va…

Kerugian Negara Dalam Penyalahgunaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa merupakan wadah yang dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa. Pembentukan BUM Desa adalah legal, karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa membutuhkan modal, modal yang dapat diterima oleh BUM…

Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru

Kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan Indonesia terkhusus di Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru merupakan lintas pelayaran dan sering terjadi berbagai tindak kejahatan yakni illegal fishing, illegal logging. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah daerah bahkan penegakan hukum…

Sertifikat Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Bagi Pelaku Perjalanan

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sertifikat vaksin dapat dijadikan sebagai syarat bagi seseorang yang mengadakan perjalanan, hal tersebut termuat didalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Trnsportasi Laut Pada Masa Pendemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran (SE) K…

Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh …

Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima perlu diperhatikan untuk menjamin hak-hak pejalan kaki dan ketertiban umum, bisa dilihat dalam aturan Perda No 10 tahun 2014. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dasar pengaturan Pedagang Kaki Lima serta bertujuan untuk mengethui apakah pemerintah sudah melaksanakan pengawasan kepada pedagang kaki l…

Surat Alas Hak Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peratutan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun sengketa t…

Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan…

Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…

Tanggung Jawab Pengelolaan Sasi Di Negeri Lima

Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan tersebut juga tidak melibatkan pe…

Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatane…

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Negara/Anggaran Pendapatan Daerah. Permasalahan yang kemudian muncul ialah terdapat beberapa kasus yang …

Keabsahan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Ma…

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan sebutan negeri para raja-raja. Hal ini dikarenakan provinsi Maluku masih memiliki banyak negeri adat yang dipimpin oleh seorang raja. Negeri adat tersebut berbentuk pemerintahan masyarakat atau pmerintahan yang berbasis masyarakat dengan seluruh kewenangannya (authority). Dalam sistem pemerintahan te…

Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Ps Glow Berdasarkan Putusan Pengadila…

Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…

Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Penelitian ini menggambarkan mengenai tindakan wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yakni tidak membayarkan angsuran atau cicilan sehingga mengakibatkan kreditur mengalami kerugian. Keadaan tersebut membuat sehingga debitur pada akhirnya harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum oleh kreditur khususnya untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Berdasarka…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Terhadap Pembilasan Dan Atau Penc…

Usaha air minum isi ulang adalah usaha yang berskala menengah dengan kualitas pelayanan pencucian dan pembilasan wadah penampung air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010), dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan “…

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kewajiban Pendaftaran Badan Penyelenggara …

Kesejahteraan setiap karyawan harus diperhatikan serta dipenuhi oleh setiap perusahaan selaku pemberi kerja dengan mendaftarkan setiap karyawannya dalam program Jaminan Sosial. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak untuk setiap karyawan, yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang BPJS. Namun faktanya masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan setiap k…