Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban

Terwujudnya suatu hubungan internasional dapat dilihat dari perjanjian internasional yang dibentuk dari negara tersebut, Konvensi internasional penting digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969. Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional yang terjadi di suatu negara…

Pelanggaran HAM Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…

Hak Aksesibilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Ambon Perspektif HAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.413 MAH h

Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Laut Indonesia

Negara kepulauan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan, dan sebagai media perhubung…

Penyalahgunaan Gedung Konsulat Jenderal Di Negara Penerima Perspektif Konvens…

Gedung Konsulat Jenderal merupakan sarana bagi negara pengirim dalam menjalanan tugas dan fungsi hubungan konsuler dengan negara penerima. Begitu penting dan vitalnya gedung konsulat maka Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler memberikan dan menjamin privilege dan immunities terhadap gedung konsulat sehingga tidak boleh diganggung gugat oleh negara penerima (inviolability). Namun …

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Mi…

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi…

Implikasi Hukum Bagi Negara Pengguna Senjata Nuklir Dalam Konflik Bersenjata

Penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata terbukti telah membawa dampak buruk bagi manusia maupun bagi lingkungan. Dampak buruk dari senjata nuklir tidak hanya terjadi pada saat senjata nuklir itu diledakkan, namun dampak buruk tersebut terjadi hingga berpuluh tahun kemudian dalam bentuk radiasi nuklir. Penggunaan senjata nuklir dalam perang juga bertentangan dengan prinsip-prins…

Pemenuhan Hah-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Investasi Pertambangan Migas Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.936 RAT p

Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Apabila dari perkawinan itu di lahirkan anak, maka timbullah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang (akad), dalam hal ini perjanjian antara seorang pria…

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry

Jasa laundry sangat dibutuhkan tidak hanya oleh kalangan rumah tangga melainkan juga kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terbukti saat ini dapat dijumpai di sekitar wilayah pemukiman dan sekitarnya. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa laundry seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan konsumen tidak kehilangan,kel…

Wanprestasi Dalam Perjanjian Makan Hasil Dusun

Hukum perjanjian mencakup semua aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa persetujuan adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali …

Pembagian Harta Bawaan Suami Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Hukum waris, merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan secara khusus merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa..hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajibankewajiban seseorang yang telah meninggal dunia ter…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Negeri Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabu…

Tanah merupakan sumber terpenting dalam masyarakat hukum adat termasuk masyarakat adat di negeri kabauw maluku tengah demikian pentingnya tanah bagi masyarakat sehingga kerap kali menimbulkan sengketa di antara masyarakat hukum adat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sumber dat…

Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat 1 Huruf a dan c Tentang Prosedur Pendaftaran Merek yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda, namun pada prakteknya t…

Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Obat merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat artinya obat sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Salah satunya adalah obat antibiotik yang merupakan obat untuk membunuh bakteri dalam tubuh dan agar meningkatkan daya tahan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Pelaya…

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…

Studi Kasus Penyelasian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat Di Kabupaten Bu…

Masyarakat Hukum adat di indonesia merupakan bagian dari masyarakat Hukum indonesia yang dalam perkembanganya Zaman masyarakat hukum adat dalam hukum positif indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya.namun dalam kenyatanya banyak terjadi pelangaran terhadap hak – hak dari masyarakat Hukum adat tersebut.Pelangaran terhadap hak –hak masyarakat hukum adat d…

Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Pasal 45 menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2) menyebutkan ”kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”.Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap…

Pemenuhan Hak-hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan

Pemenuhan hak-hak mantan istri harus dipenuhi setelah putusnya perkawinan, berupa nafkah mut’ah, nafkah iddah,kiswan, maskan. Sebagaimana lumrahnya hubungan hak dan kewajiban, maka apabila kewajiban tidak dilaksanakan akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Akibat hukum bila mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan istri, Pasal 34 ayat (3) Jika suami atau is…