Keabsahan Perkawinan Sedarah Di Gunung Sari Ilir Kalimantan Timur

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui perkawinan terbentuklah suatu keluarga yang baru. Larangan perkawinan yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah mengenai perkawinan sedarah. Pada dasarnya perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang oleh negara dan agama. Namun lembaga perkawinan juga perlu diatur, salah satu aturan mengenai perkawinan…

Pengawasam Terhadap Pelanggaran Ilegal Logging Di Hutan Djamona Raa Petuanan …

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan atas praktek illegal logging di hutan djamona raa petuanan desa rebi, kemudian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas paraktek illegal logging di desa rebi. Jenis Penelitian ini tergolong dalam Penelitian hukum normatif Penelitian Memilik dua rumusan masal…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Upah Lembur Pekerja

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalamnya mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upa…

Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Oleh PT. PLN (Persero)

Dalam Pembangunan memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan hukum tanah nasional. Pendirian jaringan listrik juga termaksud dalam pengadaan tanah. Tetapi kenyataannya PT. PLTD Poka kota Ambon telah menggunakan tanah ahli waris HH seluas 2000 Meter tan…

Pengambilan Rekaman dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (Pasal 9), dan hak moral (Pasal 5) terhadap ciptaan yang mereka buat. Hak ini hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, selain pencipta dan pemegang hak cipta diwajibkan untuk mendapatkan izin. Namun terdapat perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tan…

ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kepada anak (Putusan Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb). Anak yang menga…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hitu Di Negeri Hit…

Di Indonesia, masalah hak atas tanah masyarakat hukum adat sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan pemerintahan, di mana banyak masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Salah satunya adalah Negeri Hitu lama di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hak atas tanah masyarakat Hitu telah digunakan secara turuntemurun…

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Perkawinan adalah naluri manusia semenjak adanya manusia itu sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melaksanakan hubungan biologis dalam berkeluarga. Dalam perkawinan merupakan suatu kepastian terjalinnya hubungan antar dua pihak, yang kita kenal dengan sebutan hubungan hukum, dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban, sehingga muncul hukum objektif yang mengaturnya yang di…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaa…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan mas…

Peranan Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1731 FER p

Kajian Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penjualan Obat Palsu

Munculnya produk industri farmasi berupa obat-obatan kimia yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumennya, dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dilarang sebagaimna telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inti permasalahan dalam penulisan ini adalah dapatkah prnjual obat palsu dipidana menurut Hukum Pidana.untuk menjawab permasalahan tersebut, maka…

Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention on International Trade in En…

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi meningkat di tempat-tempat di mana hukum tidak dihormati, seolah-olah tidak ada. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah satwa liar dan peningkatan jumlah pedagang satwa liar legal dan ilegal yang penjahatnya tidak menghadapi sanksi berat. Jumlah harimau sumatera semakin berkurang, mencapai sekitar 400 ekor. Di berbagai belahan Sumatera, satwa la…

Aspek Hukum Pidana Dari Perkawinan Dini Di Desa Iha Seram Bagian Barat (SBB)

Desa Iha iha banyak perempuan yang di bawah umur yang sudah menikah berdasarkan data yang di dapatkan dari kepala desa terdapat 3 pasangan yang terhitung dari 2021 dan pada tahun 2022. Umur yang menikah di tahun 2021 dampai 2022 rata-rata di bawah umur 16 tahun kebawah. Yaitu umur 12, 13,14 sampai 15 tahun. Dan ada kenaikan pernikahan dini sejumlah 9 pasangan pada bulan januari sampai…

Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Akibat Penundaan Penerbangan

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan semakin bertambah banyak sehingga harus dibarengi pula dengan alat transportasi seperti maskapai penerbangan dalam hal memenuhi kebutuhan manusia untuk memindahkan badang dan atau manusia ke suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang cu…

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Of…

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terburuk, meningkatkan kekerasan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak yang diperoleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab anak mendapatkan tindak penganiayaan pasca sekolah offline di masa pandemi covid-19 serta untuk mengkaji dan menjelaskan penanggulangan terhad…

Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.940 MUH p

Tawanan Perang Yang Dijadikan Budak Seksual Ditinjau Dalam Hukum Internasional

Penilitian ini membahas tentang tawanan perang yang dijadikan budak seksual ditinjau dalam hukum internasional berkaitan dengan Salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada tawanan perang adalah kasus yang mengungkapkan adanya kekerasan seksual, berupa perkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tiga serdadu/tentara Serbia, yaitu Kunarac, Kovac, Vukovic pada perempuan…

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Yang Gagal Klaim

Dewasa ini oleh sebahagian besar masyarakat, asuransi dijadikan sebagai kebutuhan dalam menghadapi berbagai risiko kehidupannya. Namun tingginya kepercayaan masyarakat terhadap jasa asuransi, tentunya harus didukung dengan perbaikan tingkat pelayanan serta kinerja perusahaan asuransi tersebut. Bahkan tak kalah penting adalah tingkat kenyamanan masyarakat sebagai pemegang polis. Karena seri…

Sponsored Terorisme dan Pertanggung Jawabnya

Lima warga negara Indonesia (WNI) dituding sebagai bagian jaringan fasilitator keuangan Negara irak dan suriah (Islamic state of Iraq and syriah/isis) merupakan sebuah kejahatan yang memfasilitasi perjalanan ISIS ke suriah dan wilayah operasi mereka yang lain, Dan melakukan pengiriman dana untuk mendukung kegiatan milisi tersebut di kamp-kamp pengungsian suriah. Penulisan ini bertujuan …

Konflik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Konflik OPM yang terjadi telah berlangsung cukup lama,sejak perbedaan pendapat anatara Indonesia dengan Belanda pada konverensi Meja Bundar 1949 dalam hukum Internasional telah diatur tentang penyelesaian permasalahan sengketa tersebut. Sampai saat ini masih terjadi aksi baku tembak antara Angkatan Militer dengan anggota OPM Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui konflik TNI dengan …