Tinjauan Yuridis Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE Milik Dart Industries…

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Re…

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Dan P…

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting tapi dalam kenyataan sehari-hari tanah dapat menjadi faktor timbulnya sengketa tanah ulayat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana beker…

Status Dan Kedudukan Dewan Perwalian PBB Setelah Daerah-Daerah Perwalian Menj…

Piagam PBB dalam pasal 1 menyebutkan dengan tegas mengenai “penghormatan dalam prinsip-prinsip persamaan hak” dan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi internasional PBB “didasarkan asas prinsip persamaan kedudukan dari semua negara anggota. Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali dae…

Tanggung Jawab PT. Telkom Indihome Atas Pengguna Jasa Wi-Fi di Kota Ambon

Di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 19 Undang-undang dimaksud disebutkan bahwa ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dapat be…

Status Hak Atas Tanah Bagi Transmigran Lokal di Atas Tanah Adat di Maluku Tengah

Pengaturan mengenai hak-hak atas tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanahtersebut tetapi dalam kenyataanya Status hak atas tanah masih menjadi masalah di Kecamatan Teon Nila Serua (selanjutnya disebut TNS) Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kin…

Penerapan Asas Itikad Baik oleh Pelaku Usaha Bioskop dalam Menjalankan Usaha

Dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tetapi dalam kenyataannya itikad baik tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha pada Bioskop Platinum Ambon Plaza. Hal ini menimbulkan pe…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Panen Kelapa Sawit Antara PT. N…

Perjanjian Bagi Hasil, yang diatur menurut Hukum Adat pemilik tanah yang biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah dan selalu atau dirugikan, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap maka diterbitkan Undang-Umdang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan ti…

Perlindungan Hukum Kepada Driver GOJEK Dalam Pemutusan Perjanjian Kemitraan

Tujuan perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama antara kedua belah pihak, demikian juga perjanjian kemitraan yang dilakukan antara driver GOJEK dengan PT.GOJEK. Penerapan perjanjian kemitraan di sektor transportasi menimbulkan polemik akibat dari pemutusan mitra yang dilakukan sepihak oleh PT.GOJEK, para driver GOJEK yang sewaktu-waktu dapat mendapatkan pemutusan mitra karena terj…

Legalitas Hak Atas Tanah Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang…

Tanah Eigendom Verponding adalah tanah peniNggalan hak-hak Barat yang ada di Indonesia, dimana hak tanah Eigendom Veponding ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintahan Belanda untuk dikelola warga Indonesia dan setalah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 Tanah Eigendom Verponing harus dikonvesi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jenis Penelitan yang digunakan adal…

Intervensi Amerika Serikat Melalui Pt. Freeport dan Pengaruhnya Terhadap Stab…

Intervensi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional yang pada dasarnya Hukum internasional melarang campur tangan tersebut karena dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.tetapi dalam kenyataanya Amerika Serika melakukan intervensi melalui PT.…

Implementasi Hukum Humaniter Terhadap Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.136 RIT i

Pengaturan Pembajakan Kapal Di Laut Lepas Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

Pembajakan di laut lepas mempunyai dimensi internasional karena menyebabkan terjadinya tindak kekerasan diatas kapal yang memiliki yuridiksi negara berdasarkan bendera kapal yang dilakukan oleh orang berkewarganagaraan asing. Oleh karena itu pembajakan dapat mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan menganai pembajakan kapal di laut lepas selain diatur dalam hukum…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbudakan Warga Negara Asing Di Benjina Kabup…

Maraknya praktek perbudakan sebelum perang dunia ke II menjadikan dasar pembentukan norma hukum internasional melalui praktek negara-negara yang secara langsung dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka melarang praktek perbudakan. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, negara-negara bersepakat untuk merumuskan kedalam pernyataan bersama secara universal yang bernama Deklarasi Univers…

Kedudukan Hukum Humaniter Dalam Menghadapi Perang Asimetris

Hukum Humaniter memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam melaksanakan dapat menjalankan fungsinya sebagai “check and balance”, dalam pengertian, menyampaikan laporan, informasi ataupun untuk memferivikasi laporan mereka. Hak yang melakat dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka sejatinya diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum baik pada level internasional sampai kepada…

Pelanggaran Perbatasan Antara Negara Indonesia dan Malaysia oleh Pelintas Bat…

Pelanggaran perbatasan telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelanggaran perbatasan nagara Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia. Ini terbukti hingga tahun 2018 sebanyak 21 pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Olehnya itu, penuli…

Urgensi Penetapan Batas Maritim Indonesia-Vietnam dan Dampak Terhadap Kejahat…

Suatu negara memiliki hak klaim kawasan maritim sesuai dengan zona-zona maritim. Namun, tak dapat diingkar bahwa setiap negara memiliki perbatasan dengan negara lainnya. Sehingga dapat menimbulkan overlapping atau tumpang tindih klaim disuatu wilayah. Beberapa tahun belakangan ini, delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Vietnam menjadi hangat diperbicarakan. Hal ini disebabkan karena…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kerja Paksa Di Tinjau Dari…

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kerja paksa masih banyak terjadi. Anak bekerja dengan mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan pengaturan hukum ketenagakerjaan, dimensi hubungannya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi pada setiap mendapatkan pekerjaan d…

Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961

Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakuka…

Penyelesian Pencemaran Lingkungan Menurut UNCLOS 1982

Pencemaran laut menjadi masalah bersama bagi bangsa di dunia ini, Laut memiliki sifat yang dinamis mengikuti pergerakan arus laut, dan pencemaran laut dapat menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah internasional. Konvensi hukum laut 1982 meminta setiap negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah, mengurangi, dan mengenda…

Penyelesaian Damai Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tinjau Dari Perspektif Asas L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.951 LEA p