Ilmu Negara (Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangannya)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-095-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 BAS i

Hukum Dan Politik Kedirgantaraan

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-408-534-2

Deskripsi Fisik

xiv, 123 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.097 HAM h

Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-342-9

Deskripsi Fisik

x. 256 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.46 JUA h

Panduan Pelatihan di Tingkat Masyarakat : Pemantauan Pelanggaran Hak-Hak Asas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8981-17-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 BOE p

Seri Hukum Indonesia : Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya ( Buku I : Perbat…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-319-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 ADI w

Jenis-Jenis Hayati yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia

Edisi

Second Edition

ISBN/ISSN

979-579-043-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341 MAS j

Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

979-414-169-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.57A SUB h

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

979-414-346-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.57A SUM r

Kapita Selekta Hukum Pidana Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8020-86-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5A WID k

Hukum Waris Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-549-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 HAD h

Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-413-435-X

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 HUI f

Analisis Perbuatan Makar Dalam Bentuk Pengancaman Presiden dan Wakil Melalui …

Makar merupakan yang menentang pemerintahan dengan maksud untuk pemerintah yang sah. Makar (aanslag) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud Pasal 53. Dalam KUHP makar disebutkan pada pasal 104 makar dilakukan dengan niat untuk membunuh presiden atau wakil presiden dengan maksud untuk merampas kemerde…

Filsafat Hukum Bagian I

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-008-X

Deskripsi Fisik

vii, 90 hal : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 SOE f

Pertanggungjawaban Pidana Media Atas Pemberitaan Hoax

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu hal atau peristiwa, padahal sang pembuat berita tahu bahwa berita yang ia keluarkan belum sepenuhnya benar. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tent…

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hibah Tanah Secara Lisan Di Kota Ambon

Hibah tanah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu langsung pada saat si pemberi masih hidup. Hibah tanah secara lisan merupakan suatu perjanjian yang kesepakatan atau kalusul y…

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Undang-undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang dimaksudkan untuk mewujudkan semua aspek perlindungan terhadap anak yang berhadapan deng…

Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No:173/Pid.B…

Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media sosial. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media sosial yang bertujuan untuk menipu korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi…

Analisis Yuridis Pemberian Wajib Lapor Sebagai Upaya Non Penal Dalam Penegaka…

Wajib lapor merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” dalam pengaturan tentang wajib lapor berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka/terdakwa melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota. Non Penal merupakan up…

Eksistensi Lembaga Adat (Rate) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Negeri As…

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga setiap aktivitas warga masyarakatnya selalu berlandasakan hukum,tindakan atau perbuatan masyarakat Indonesia khusunya yang berkaitan dengan hukum adat dasarnya adalah undang-undang. Mengenai konsep masyarkat hukum adat telah di atuar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 B Ayat (2). Permasalahan dalam…

Fungsi International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Pelaksanaan Tang…

Internastional Committee of The Red Cross atau Palang Merah Internasional adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dengan tugas khusus untuk memberikan perlindungan serta bantuan terhadap tawanan perang, korban perang, serta tawanan politik dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional dan konflik internal negara yang didasarkan pada hukum h…