Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pembi…

Perjanjian lahir berkat adanya asas kebebasan berkontrak dan adanya keseimbangan kedudukan para pihak. Namun demikian dalam praktiknya, asas keseimbangan sering diabaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi muncul perdebatan antara pihak kreditur dengan debitur mengenai keabsahan wanprestasi karena pihak kreditur menganggap wanprestasi yang dilak…

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Paradigma Bokoe Atas Penggandaan …

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain Hak Cipta (copy rights) dan Hak Milik Perindustrian (industrial property rights). Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (copy right). Hak Cipta dilindungi oleh UU No 28 Tahun 2014, buku…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fikt…

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor pendukung kesehatan adalah obat yang digunakan. Dalam praktek pelaku usaha obat seringkali secara melawan hukum mengedarkan obat-obatan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) yang fiktif (palsu) untuk tujuan mengelabui konsumen seolaholah obat tersebut telah memiliki izin edar. Perbuatan pelaku usaha tersebut…

Upaya Diplomasi ASEAN Untuk Meredam Potensi Konflik Di Laut Cina Selatan

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke 21, dimana Cina, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Pada mulanya, Republik Rakyat Cina menyatakan bahwa mereka punya kedaulatan atas perairan Cina Selatan bahkan mereka mengklaim adanya pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasti-dinasti terdahulu. Sengketa tersebut perlu ad…

Peranan ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Negara Anggota Berdasarkan Piagam ASEAN

Konflik kudeta yang terjadi di Myanmar hingga kini belum terselesaikan dengan baik, akar konflik dan faktor-faktor dalam perseturuan ini menjadi sorotan dunia internasional terlebih khusus negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Konflik kudeta ini terjadi karena klaim militer tentang adanya kecurangan dalam pemungutan suara dan bahwa pemerintah Maynmar gagal u…

Fungsi World Food Programme (WFP) Dalam Penanganan Krisis Pangan Di Negara Be…

World Food Programme atau yang disingkat dengan WFP merupakan organisasi khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang bekerjasama dengan Food Agriculture Organization bertujuan untuk menangani krisis pangan, kelaparan, kaadaan darurat secara cepat dalam penyediaan pangan di negara-negara berkembang yang mengalami krisis pangan seperti Sudan, Irak, Nigeria dan saat ini di Afghanistan. WFP…

Perlakuan Terhadap Anak-Anak Indigenous People dan Tanggung Jawab Negara

Masyarakat adat terus menghadapi ancaman terhadap kedaulatan mereka, kedaulatan yang di maksud berpusat pada bagaimana negara memposisikan masyarakat adat kedalam kebijakan nasional, dengan cara melakukan pemaksaan nilai-nilai (imposition of values) terhadap masyarakat adat. Pemaksaan ini mencakup persoalan bahasa dan budaya, dimana masyarakat adat dilarang untuk menggunakan bahasa asli…

Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi …

Perang merupakan kondisi dimana ada beberapa negara yang saling melakukan serangan fisik serta psikis dan menimbulkan korban dari berbagai kalangan. Blokade yang digunakan sebagai metode berperang tak luput dari korban yang berstatus sebagai penduduk sipil pada wilayah terblokade. Adapun dari permasalahan yang diteliti yakni; bagaimana pengaturan mengenai blokade dalam hukum humaniter…

Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Dalam T…

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan ma…

Dampak Ratifikasi Indonesia Terhadap Internatinal Convention for the Suppress…

aties sebagai Pembimbing II Terorisme sebagai salah satu jenis dari Activities of Transnational/Criminal Organizations merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat dan individu, mengganggu stabilitas nasional dan mencemarkan nilai-nilai demokratis. Dampak dari akibat yang ditimbulkan oleh serangan aksi terorisme ini bukan lagi merupakan bentuk…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Ber…

Banyak jenis senjata yang telah digunakan dalam perang bahkan pesawatpesawat tempur yang dikerahkan untuk menyerang lewat udara. Seiring perkembangannya pesawat tempur yang digunakan cukup banyak. Dewasa ini ada salah satu jenis pesawat yang seringkali digunakan dalam perang yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pesawat Tanpa Awak (PTA) yang leb…

Pengaturan Perjanjian Internasional Dan Relevansinya Dengan Klaim Pulau Dokdo…

Sengketa Pulau Dokdo merupakan salah satu sengketa yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Baik Jepang maupun Korea Selatan tetap berpegang teguh bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari kedaulatan negara mereka. Keduanya memiliki argumentasi masing-masing untuk mempertahankan Pulau Dokdo tersebut. Korea Selatan mempertahankan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayahnya dengan berdasarkan…

Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kau…

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alas an kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berlaku dalam knflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yan…

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun, dalam kenyataanya salah satu anggota Kepolisian Daerah Maluku bernama Markus Junus Pattimaipauw yang berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Maluku nomor Kep/187/IX/2020 kedapatan tidaklah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 T…

Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyele…

Masyarakat semakin pandai memanfaatkan media yang ada untuk menggunakan hak mereka yaitu mengekspresikan pendapat salah satunya dengan petisi online. Petisi online adalah surat atau pernyataan elektronik dari masyarakat kepada pihak berwenang terhadap suatu masalah. Petisi online merupakan media yang mampu memfasilitasi masyarkat untuk menyuarakan pendapatnya namun penggunaan petisi o…

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat. Sehingga memang sangat dibutuhkan pengawasan terhadap lingkungan. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan lingkungan menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak harmonisasinya peraturan perundang-…

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …