Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas T…

Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin menarik masyarakat menjadi…

Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi (P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1521 TAN p

Tinjauan Yuridis Penerapan Aborsi Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat…

Mencuatnya masalah aborsi di Indonesia, agaknya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternative solusi yang tepat.Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.Oleh karena itu, aborsi yang illegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap…

Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan …

Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan…

Kajian Yuridis Penolakan Petugas Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Tidak Memba…

Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bukan saja mengatur mengenai menajemen kesehatan namun juga didalamnya mengatur mengenai delik atau perbuatan pidana. Delik tersebut diancam pidana, hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berkaitan dengan larangan menolak pasien dan/atau meminta uang muka, selanjutnya …

Tinjauan Yuridis Penerapan Aborsi Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tent…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Hukum Bagi Pelaku Aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, sedangkan tipe penulisan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriftif analiitis. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah akhir-akhir ini makin banyak terjadi dengan ber…

Implikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomo…

Penelitian ini mengenai Perkembangan yang terjadi, masyarakat sekarang ini cenderung beralih ke pengobatan tradisional (non medis). Hal tersebut sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang penggunaan pengobatan tradisional termasuk yang meningkat dari tahun ke tahun telah digunakan oleh penduduk Indonesia sekitar 40 persen. Akan tetapi, fakta d…

Tinjauan Yuridis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Atas Kesehatan Bagi Nar…

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, sering kali tidak memperdulikan hak-hak narapidana terutama hak kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari hak asasi manusia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empir…

UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 GRA u

UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

613.614 MED u