Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Hukum Bagi Pelaku Aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, sedangkan tipe penulisan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriftif analiitis. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah akhir-akhir ini makin banyak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui penelusuran dokumen (berita media masa, internet), studi kepustakaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengguguran anak hasil perkosaan bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan bagaimana perlindungan hak-hak korban pemerkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: -Pengguguran hasil perkosaan tidak memberikan solusi tepat karena dalam hal ini janin yang dikandung mempunyai hak untuk hidup karena secara kedaruratan medis memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan anak memang dapat terlahir kedunia. Jalan keluar yang seharusnya adalah dengan memberikan konseling secara khusus baik dari konselor ataupun pemuka agama, dan melakukan terapi khusus kepada korban. Janin yang dikandung sebaiknya tetap dilahirkan, jika ibu tidak menginginkan anaknya tersebut dapat dijauhkan dari sang ibu jika janin dilahirkan. Setelah paska melahirkan si korban juga harus tetap diberikan terapi dan konseling khusus kalau memang mengalami trauma secara psikis sampai dia sembuh dan dapat menerima kembali anak tersebut. – Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.