Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya
merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, sering kali tidak
memperdulikan hak-hak narapidana terutama hak kesehatan. Hal ini menimbulkan
permasalahan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan
ditinjau dari hak asasi manusia.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan
yuridis empiris atau pendekatan hukum terapan adalah penelitian hukum
mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in
action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, yang
dilakukan dengan melihat hukum dalam kenyataan dimana penulis akan
mengadakan penelitian secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara
terhadap beberapa responden. Kemudian data yang diperoleh tersebut dioleh
melalui proses editing, klasifikasi data, dan dilakukan sistematisasi data, serta
melakukan wawancara terhadap beberapa nara sumber yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan metode
analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan metode induktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana,
maka perlu mengintegrasikan (Standar Minimum Rules) SMR Perserikatan
Bangsa-Bangsa ke dalam kebijakan sistem pemasyarakatan di Indonesia terkait
dengan kesehatan narapidana, makan, minum, obat-obatan, pakaian dan lain
sebagainya. Dengan demikian, perawatan kesehatan bukan saja merupakan hak
dasar narapidana sebagai manusia, namun juga sebagai hak mutlak bagi
narapidana dalam mengikuti proses pembinan yang berdampak secara tidak
langsung kepada hak untuk terintegrasi secara sosial.