Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Terhadap Perjanjian Timur Gende Analysis P…

Negara sebagai anggota masyarakat internasional memiliki kepentingan untuk membangun kehidupan bangsa dan negaranya dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.Untuk dapat mencapainya hal itu, akan timbul suatu ketergantungan yang berimplikasi pada lahirnya kerja sama internasional antar negara, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. membuat …

Implementasi Negosiasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional …

Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara, Terhadap berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaian apakah memiliki penyelesaian dengan…

Kajian Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penahanan Anak-anak Sebagai Ene…

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkemban…

Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Anak Ilegal

Penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah peraturan hukum internasional untuk tenaga kerja anak …

Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional

Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…

Kedudkan Private Military Contractors/Pmcs Dalam Konflik Bersenjata Internasi…

Private Military Contractors (PMCs) merupakan sebuah peerusahan komersial yang menyediakan jasa militer yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Hmaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bah…

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjanjian Extradisi Suatu Negara

Polemik ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitupula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa lainnya, apalagi berita mengenai ekstradisi tersebut akan semakin menonjol apabila orang yang dimintakan ekstradisinya adalah mantan orang penting dan berpengaruh dari suatu negara. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat permasal…

Implementasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo…

Sebagai negara merdeka yang berdaulat, Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum in…

Tinjauan Hukum Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir an…

Perang antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah startegis Kashmir sangat mengganggu keamanan dikawasan Asia Selatan. Oleh karena itu, sengketa tersebut menarik banyak perhatian dari berbagai negara di dunia termasuk Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian damai yang ditempuh oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri sengketa Kashmir adalah dengan mengeluarkan resolusi No 47 tahun 1987, nam…

Eksistensi Kantor Perwakilan OPM di Inggris Menurut Hukum Internasional

Penelitian hukum yang berjudul “Legalitas Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris Menurut Hukum Internasional”, ini dilatar belakangi oleh adanya protes dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Inggris agar menutup kantor tersebut. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah Kantor OPM di Oxford Inggris memiliki eksistensi dalam hukum internasional. Metode penel…

Penerapan Praktik Disguised Extradition Dalam Hukum Internasional

Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Dalam perkembangannya secara umum diketahui bahwa ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat pelaku berada (Negara Diminta/Requested State) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (Negara Peminta/Requesting State). Namu…

Kontrak Dagang Ekspor (Seri Bisnis Internasional No.2)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-442-087-5

Deskripsi Fisik

x, 143 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 AMI k

Hukum Dan Politik Kedirgantaraan

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-408-534-2

Deskripsi Fisik

xiv, 123 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.097 HAM h

Perlindungan Hukum Internasional Bagi Satwa Langka Dan Implementasinya Di Ind…

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untu…

Tinjauan Yuridis Penggunaan Drone Sebagai Alat Perang Dalam Hukum Humaniter

Penggunaan drone sebagai pesawat tanpa awak menyebabkan tidak terkendalinya serangan yang dilakukan oleh pihak berkonflik. Dengan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang penggunaan drone sebagai salah satu senjata dalam perang maka dapat dianggap penggunaannya sangatlah berbahaya, terutama bagi pihak sipil yang seharusnya dilindungi selama pihak berkonflik maka memotivasi penulis…

Penggunaan Flight Information Region (FIR) Oleh Singapura Di wilayah Indonesi…

Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. Flight Information Region (FIR) menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. Flight Information Region (FIR) adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran serta i…

Implikasi Penggunaan Senjata Pemusnah Massal terhadap Prinsip-prinsip Hukum H…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi penggunaan senjata pemusnah massal terhasap prinsip-prinsip Hukum Humaniter, serta mencoba mengeksplorasi dinamika keamanan internasional, terutama kepemilikan senjata pemusnah massal. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas at…

Intervensi PBB Terhadap Praktek Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional

Pada dasarnya terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kecanggihan tekn…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kabut Asap Lintas Batas Dalam Perspektif Orga…

Kabut Asap sudah menjadi perhatian masyarakat Internasional semenjak Tahun 1980 hingga sekarang yang menjadi suatu ancaman bagi negara maupun negara yang secara langsung bertetangga dengan Indonesia yang merujuk pada kerugian ekonomi negara tetangga. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan memakai beberapa mekanisme penyelesaian dan konvensi yang sudah di tanda tangani. Organisasi I…

Pemberantasan Dan Pencegahan Kejahatan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Inter…

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji ketentuanketentuan hukum internasional, konvensi, pri…