Ditapis dengan
Pelanggaran Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Di Media Sosial
Asas praduga tak bersalah disebut sebagai asas umum hukum acara. Namun dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di media sosial banyak dari kalangan pengguna media sosial melakukan pelanggaran penghormatan pada asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pidana. Hal tersebut, dapat dilihat dalam berita dan komentar pengguna media sosial yang berisi penghakiman serta tuduhan terhadap t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1217 SAH p
Analisa Teori Kontrol Sosial Terhadap Perkelahian Remaja
Faktor kejahatan tidak hanya berkaitan dengan faktor individu saja namun ada beberapa faktor lainnya yang turut serta mendukung seseorang untuk berbuat jahat, yaitu antara lain faktor lingkungan, psikologi, biologi bahkan faktor sosial turut serta mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Perkelahian kelompok antar remaja ini menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi para remaja yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1216 LES a
Konstruksi Hukum Pidana Tentang Noodweer Dalam Kasus Pembunuhan Oleh Anggota …
Dalam menjalankan tugas, seringkali Tentara Nasional Indonesia menggunakan kekerasan, kadang kekerasan itu berujung kematian sebagaimana diancam dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada pengamanan pesta kampong di Negeri Waai, oknum TNI melakukan penikaman sangkur kepada salah satu masyarakat Desa Waai dan korban meninggal. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skrips…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1215 MAT k
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1…
Larangan membuang sampah dibadan jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah dibadan jalan. Maka memunculkan masalah apakah penerapan sanksi pidana Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan secara efektif ?. Metode penelitian ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1213 YUL e
Tinjauan Kriminologis Perkelahian Antar Warga Dalam Wilayah Hukum Polsek Nusa…
Perkelahian merupakan suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan lawannya dan dapat merugikan orang lain yang terlibat dalam suatu masalah. Perkelahian antar warga di Kecamatan Nusaniwe yang terjadi akhir-akhir ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini memunculkan permasalahan : Faktor-faktor apakah yang menjadi penye…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1209 TAL t
Kajian Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1206 ANG k
Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (St…
Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1204 RIR m
Statistik Kriminal Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Dua Yang Tidak Memili…
Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu kontrol atas kompetensi pengemudi sebagai bentuk tanggungjawab pengemudi dalam mengendarai kendaraan. Bahkan adanya SIM juga bertujuan untuk proses rekap forensik kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan dalam lalu lintas. Namun hingga saat ini masih banyak juga pengendara yang tidak memiliki SIM dan kurang berhati-hati dalam berkendara. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1203 LAK s
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tahap Penyidikan (S…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi pada tahap penyidikan, penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kendala-kendala yang yang ditemukan dalam proses penerapan diversi pada tahap penyidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1202 PAT p
Kajian Yuridis Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap …
Dalam ketentuan penyelenggaraan angkutan jalan masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, antara lain angkutan orang (penumpang), angkutan barang, angkutan bus umum, angkutan pribadi,Berdasarkan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengemudi kendaraan bermotor umum atau angkutan orang dalam trayek ekonomi untuk mengangkut anak sekolah, namun kenyataan yang terja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1201 RAN k
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mempekerjakan Anak
Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Mempekerjakan Anak. Metode penelitian yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1200 PAT p
Keadilan Restoratif Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak Di Maluku Tenggara…
Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai undang-undang SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi perub…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1198 LAY k
Analisis Yuridis Penerapan Unsur Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 …
Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang–Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1197 PAP a
Pembatasan Partisipasi Istri Bekerja Di Ruang Publik Sebagai Bentuk Kekerasan…
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1196 TET p
Aspek Hukum Pidana Penggunaan Media Sosial Pada Proses Kampanye Menurut Undan…
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1195 TOI a
Perlidungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Secara Online
Di Indonesia sudah banyak pengguna alat komunikasi elektronik yang menyediakan jasa internet dan rata-rata pengguna memiliki jaringan sosial contohnya facebook, twitter, bloge, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangya teknologi dan internet saat ini, internet dan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja. Namun juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1194 SAL p
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…
Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan, karena seperti yang diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam membina setiap pelaku tindak pidana yang sudah divonis bersalah oleh hakim., maka memunculkan masalah bagaimana Model Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon” Metode penel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1193 MAC p
Peran Polsek Salahutu Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepolisian Republik Indonesia, Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanaan kepada masyarakat. Polri merupakam alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1192 SAN p
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penyidik Polri Kepada Tersangka Tindak Pidana …
Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu dituntut untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga pada implementasinya terdapat sebuah kepastian hukum (legalitas) terhadap proses penegakan hukum demi mewujudkan keadilan yang mengacu pada prosedur dan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dalam melakukan proses penegakan hukum pada setiap tingkatan, termasuk pada tingka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1191 SAH p
Disparitas Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Ma…
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1190 MAE d
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara