Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Bersama-Sama

Kekerasan bersama terhadap orang dan barang dan atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasaan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Sebagaimana BAP No.P/45/KIX/2011/Reskrimum ata…

Kejahatan Narkotika Dalam Konteks Politik Kriminal (Antara Harapan Dan Kenyat…

Politik kriminal merupakan upaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang selama ini menggunakan jalur penal (hukum pidana) dengan memiliki sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana) yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) akan tetapi penyalahgunaan, perkembangan jenis dan kualitas narkotika setiap tahun men…

Fungsi Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perka…

Dalam sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingg…

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa, dimana memiliki potensi perikanan yang sangat besar, manakala dilihat dari sisi luasnya perairan lautan. Karena kekayaan laut yang begitu banyak sering terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Dalam tindak pidana dibidang perikanan terdapat barang bukti yang dirampas. Penanganan barang …

Mekanisme Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Peradilan Pidana

Peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur tentang tindak pidana korupsi pada undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No 20 Tahun 2001, orang yang melakukan perbuatan korupsi jelas melakukan perbuatan yang merugikan perekonomian negara, orang tersebut harus mengembalikan kerugian negara tersebut …

Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Pendapat Seseorang Melalui Media Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1145 MAH p

Pertanggungjawaban Hukum Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Atas Meninggalnya P…

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Demikian pula keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal sebaliknya terjadi pada kasus Bayi Debora karena tidak…

Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Bom Ikan Pada Wilayah Hukum Direktorat Polai…

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat m…

Kajian Viktimologi Terhadap Peningkatan Anak Jalanan

Perlindungan terhadap hak-hak anak perlu dan wajib mendapat perlindungan yang baik dari negara, pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Dalam studi viktimologis dikenal dengan sebutan anak jalanan, dimana menggambarkan ada sekelompok anak yang hidupnya tidak menentu karena hidupnya tidak diperhatikan oleh orang tua. Sehingga mereka bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan kejahatan. Kebera…

Efektivitas Pidana Bersyarat Terhadap Tujuan Pemidanaan

Pidana dalam arti pemidanaan (menjalani pidana) mengandung hal-hal bahwa ia (pelanggar) mesti menjalani suatu proses untuk kemudian menjadi orang yang dapat kembali kedalam masyaratat. Oleh sebab itu pidana selalu harus menjadi pelindung terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan tidak dipidana. Khususnya terhadap terpidana yang akan di jatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu…