Ditapis dengan
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Senjata Api
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Polri diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1294 SAP p
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Ana…
Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis. Sehingga putusan yang dihasilkan mempunyai pengaruh baik bagi korban maupun terdakwa dalam memperoleh rasa keadilan. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Ha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1292 TAL a
Peranan Dinas Perhubungan Kota Ambon Dalam Upaya Penanggulangan Juru Parkir T…
Dalam menangani Retribusi Parkir dan masalah pungutan liar, Kota Ambon memiliki suatu badan yang bekerja untuk mengawasi dan membina masalah-masalah yang terjadi di jalan raya serta masalah perhubungan lainnya seperti transportasi umum. Lembaga tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya penyimpangan yang terjadi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1291 PAP p
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana ditambah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana. Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1290 KHO p
PenerapanPasal 107 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angku…
Perkembangan kendaraan roda dua saat ini berkembang begitu cepat. Perkembangan ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas akan terus berkembang. Oleh karena pemerintah mengeluarkan Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan. Namun keberadaan ketentuan hukum ini membawa persoalan ditengah-tengah masyarakat. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang tersebut meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1289 VAN p
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di …
Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sering terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan pada satuan lalu lintas Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease dimana pelaku pelanggaran lalu lintas termasuk anak cukup banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1288 ZAE p
Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang…
Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Misalnya saja tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh oknum TNI PRADA JYAS (24 tahun), terhadap korban RDK (17 tahun) dengan kronologis yang terdapat pada PUTUSAN Pengadilan Militer Ambon III-18 Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018. Sehingg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1287 SUK p
Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan PN Jakarta Selata…
Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Ruang lingkup praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1286 OHO p
Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri (Analisi…
Perkara dengan nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Ambmerupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterima di Pengadilan Negeri padahal sudah jelas bukan merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Kebasahan keputusan tata usaha negara yang diuji di PN dan 2) Status Huku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.372 MET p
Tinjauan Yuridis Terhadap Posisi Dominan Dalam Kasus Aqua Dan Le Mineral Seba…
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan sejak reformasi. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, bertumbuh sebesar 5,7% dan merupakan yang tertinggi dibanding emerging market di dunia. Salah satu cara menjaga pertumbuhan dilakukan dengan menjaga persaingan antar pelaku usaha tetap sehat. Pengawasan dan pengontrolan ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.687 TUP t
Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pe…
Penelitian mengenai Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT SEMENTARA) adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Camat maupun Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan suatu keadaan tertentu (kondisi g…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.686 ITR p
Kualifikai Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tah…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum terhadap perkembangan informasi transaksi elektronik yang berkembang cukup pesat. Berbagai informasi dengan begitu mudah dan cepat dapat kita peroleh melalui me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1283 ISM k
Kajian Yuridis Perbuatan Zina dari Prespektif Asas Legalitas Formil dan Materil
Asas legalitas formil dan materil dalam RUU KUHP terjadi pertentangan karena terjadinya perbedaan penafsiran antara RUU KUHP pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) yang mengandung arti bahwa meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma so…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1281 FRA k
Larangan Eks Terpidana Korupsi Dalam Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Di…
Merujuk pada pasal 240 Ayat (1)k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan bahwa Eks Terpidana korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat harus lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai eks narapidana. Hal ini tak sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang tata cara pencalonan legislatif yang melarang eks terpidana korupsi untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1280 NAN l
Pertimbangan Majelis Dalam Putusan Bebas Bagi Anggota Polri (Perkara PN Ambon…
Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. oleh karena itu Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum harus menuntas pengedaran narkotika di indonesia, Namun dalam kenyataannya ada saja anggota polisi yang terjerat narkoba ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1279 REN p
Penerapan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tr…
Pengaturan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah menjadi perbincangan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan Internet di masyarakat, khususnya penggunaan media sosial sebagai salah satu percepatan pemberian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1277 PAR p
Analisis Yuridis Perilaku Penghinaan Dalam Konten Bernuansa Sara Melalui Jeja…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Salah satu permanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti facebook, twitter, path, instagram, dan lain-lain. Kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu konten-kenten yang beredar melalui media sosial seperti ujaran kebencian (Hate Speech), Tindakan komunikasi ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1276 TAL a
Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan …
Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1274 KAN p
Pengaruh Miras Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan T…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban darikekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan huk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1273 MEL p
Penerapan Perbuatan Turut Serta Dalam Penanganan Tindak Pidana
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait konstruksi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1272 CAP p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara