Ditapis dengan
Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah
Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.396 MAA p
Tanggung Jawab PT. Gemala Borneo Utama Terhada Perncemaran Lingkungan Hidup D…
Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dipertambangan emas Pulau Romang ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, hal ini yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang. Menurut penelitian dilaboratorium ada sat B3 dalam hal ini bahan mercuri dan sianida ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.711 HIW t
Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Eksploi…
Pencemaran lingkungan hidup di Pulau Romang oleh PT. Gemala Borneo Utama sudah membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal disekitar tambang emas di Pulau Romang. Penjelasan Pasal 2f UUPPLH menyatakan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa:“Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.712 POO p
Perjanjian Pinjaman Online Illegal Antara Debitur Dan Kreditur Illegal
Praktek Pinjaman Online Illegal masih tetap marak beredar padahal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada kegiatan Pinjaman online para pihak akan saling mengikatkan diri pa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.714 ANW p
Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera F…
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera FKM-RMS di Malaysia kegiatan tindak pidana makar, merupakan kegiatan yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mengganggu kedamaian dan kesatuan yang telah lama di jaga. Maka pemerintah dan penegak hukum wajib untuk menindak apapun bentuk tindak pidana m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1346 LOL p
Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Ajaran Penyertaan
Tindak pidana pemerkosaan berkembang sangat pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kejahatan ini merupakan suatu yang berwatakan kriminal seksual yang terjadi ketika seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain. Pemerkosaan juga merupakan sesuatu perbuatan yang keji, tercela dan bahkan melanggar norma dimana yang menjadika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1345 SAH k
Kelembagaan Penyidik Pembalakan Liar
Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1350 SAB k
Penembakan Masyarakat Oleh Anggota Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1353 PEL p
Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Warga Binaan (Studi L…
Pemidanaan merupakan unsur penting ketiga dalam hukum pidana setelah tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, orang yang berstatus warga binaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1356 MET p
Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni Tari Tnabar Ila’a Di Kepulauan Tanimbar
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan mewakili daerah masing-masing. Bentuk seni tradisi adalah tari tradisional salah satunya dari Kepulauan Tanimbar yaitu tarian Tnabar Ila’a yang dipahami sebagai jenis tari Putera-Puteri Kepulauan Tanimbar yang merefleksikan tingkat keteratur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.718 LUT p
Pertanggungjawaban Pidana Ekspedisi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana ekspedisi dalam tindak pidana penyelundupan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1363 ANG p
Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan
Penggunaan upaya hukum pidaan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umunya. Penelitian ini dilaukan dengan tujua untuk menganalisis serta membahas penyalahgunaan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 374 KUHP dijadikan dasar penuntutan terhadap tindak pidana diluar KUHP, dimana agar t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1369 MAR t
Analisis Yuridis Perbuatan Mengunggah Foto Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di M…
Salah bentuk kejahatan memperlihatkan atau mempetontonkan hal-hal yang berkaitan tentang kesusilaan, dalam hal ini ialah mempublikasikan foto dan/atau video korban kecelakaan lalu lintas di media sosial secara vulgar atau terang-terangan. Hal ini dapat terlihat memperihatinkan, karena foto dan/atau video tersebut bias menimbulkan trauma tersendir bagi korban kecelakaan tersebut atau keluarg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1370 SER a
Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kenderaan Roda DuaYang Masih Dibawah Umur…
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) merupakan undang-undang yang diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kenyataan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1371 WAL p
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Laut Dan Pesisir Dalam Penambangan Pas…
Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kabupaten Kepulauan yang mempunyai wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan karena merupakan ruang yang menjembatani antara wilayah daratan dan wilayah perairan atau lautan namun pengelolaan wilayah pesisir selama ini kurang menunjukan hasil yang optimal dan cenderung merusak lingkungan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.198 REM p
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Vaksin Tanpa Izin
h mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat yang mana untuk merealisasikannya maka negara melalui kementerian kesehatan dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada didalamnya secara masif memberikan vaksinasi secara gratis terhadap anak. Namun, program pemberian vaksin secara gratis ini membuat masyarakat tidak begitu percaya dengan vaksin murah yang dikeluar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1343 PRO p
Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyitaan Projustitia Dalam Perkara Pidana (St…
Penyitaan merupakan suatu tindakan upaya paksa dalam perkara pidana yang dalam prakteknya terkadang dapat melanggar hak asasi manusia, maka pada dasarnya penyitaan perlu dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian serta berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyitaan yang berdasarkan KUHAP, dalam implementasinya di wilayah kepulauan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1337 RAT h
Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional
Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.186 RAS p
Pengaturan Mengenai Batas Zona Laut Teritorial Vietnam-Indonesia Menurut Uncl…
United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS III) adalah perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Salah Satu ketentuan Hukum Laut terdapat dalam Pasal 7 Tentang Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline). Garis inilah yang digunakan oleh Vietnam pada saat melakukan penarikan batas Laut Teritorial. Hal inilah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.183 NOY p
Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Dan Perlin…
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) , jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa maupun diperkotaan masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.710 THA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara