Ditapis dengan
Analisis Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota…
Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Po…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1306 LOL a
Perlindungan Hukum Internasional Bagi Satwa Langka Dan Implementasinya Di Ind…
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.158 HET p
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Air Susu Ibu (ASI)
Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara adalah perlindungan terhadap hak anak utnuk mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif. Untuk mendapat asi eksklusuf tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, swasta .untuk menyediakan fasilitas khusus berupa ruang laktasi. Namun di tempat kerja dan tempat sarana umum. Namun dukungan yang di harapkan belum sepenuhnya t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1305 KAR p
Kajian Yuridis Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus …
KUHP tentang Penyertaan menyatakan Penyertaan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP seorang kurir dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta. Penyertaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan hukum terhadap narkotika di indonesia. Narkotika yang telah diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1302 LEA k
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Wifi Atas Aplikasi Pemindai (QR-Code…
Wifi merupakan hotspot tanpa kabel yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dengan orang-orang diseluruh dunia. Permasalahan yang terjadi adalah Rita Mawara selaku konsumen memiliki itikad tidak baik untuk mengambil jaringan wifi tanpa hak dengan menggunakan aplikasi pemindai QR-Code telepon genggam Xiaomi yang mengakibatkan kerugian bagi Sammy Talanila sebagai Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.692 PAT p
Pertanggungjwaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal
Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang di butuhkan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, terutama kaum remaja perempuan dan wanita dewasa yang ingin tampil menarik dan cantik. Apabila pelaku usaha kosmetik dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dan memproduksi, mengedarkan kosmetik ilegal, maka konsumen yang akan dirugikan. Apabila Pelaku usaha sudah melakukan kesalah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1301 SIL p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pem…
Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Berbagai informasi yang valid dan akurat menyangkut eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersil mengenai penggunaan anak untuk reproduksi bahan pornografi, dan para korban dari ekiploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1300 ANG p
Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…
Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.373 SUJ a
Pelanggaran Hak Cipta Dalam Media Sosial Instagram Untuk Tujuan Komersial
Karya fotografi digunakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik untuk tujuan komersial dalam media sosial instagram dengan cara mengedit dan/atau mengunggah kembali karya fotografi yang bukan miliknya, pelarangan penggunaan karya fotografi tanpa izin tertera dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.690 IHR p
Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Pada Gedung Konsulat
Hukum diplomatik dan konsuler memberikan sebuah kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing yang berada di negara lain, diatur dalam Kovensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Kediaman dan gedung konsulat merupakan tempat yang termasuk mendapat kekebalan inviolability. Perwakilan Konsuler memilki fungsi utama yaitu melindungi warga negaranya yang berada di negara asing. Namun seora…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.152 ANG p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara