Ditapis dengan
Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…
Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1376 ADR m
Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanpa Objek Retribusi Oleh Di…
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah adalah dipungut oleh Daerah berdasarkan prestasi yang diberikan daerah secara langsung, dan dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang dise…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1375 HAR p
Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…
Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.722 SAP k
Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Pencabulan Anak
Anak sangat rentan terhadap kekerasan, baik yang dialaminya di ranah privat maupun publik. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, termasuk dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baginya. Meskipun dalam berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak, dirumuskan ancaman pidana yang berat, khususnya ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1374 TUH p
Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan (Studi Pada …
Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut. Peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1372 LAS u
Tanggung Jawab CV Nelayan Makmur Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Fid…
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.721 MAR t
Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Anak Di Kabupate…
luarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isu hukum dalam penulisan ini antara lain bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pekerja anak dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pengguna jasa pekerja anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (st…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.386 AWI p
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin
Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.389 UNW k
Penegakan Hukum Administrasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tiakur
taan sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah perkotaan, sehingga memang sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap ruang terbuka hijau. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak horminsnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara deatail akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.392 SOR p
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.395 MAI p
Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah
Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.396 MAA p
Tanggung Jawab PT. Gemala Borneo Utama Terhada Perncemaran Lingkungan Hidup D…
Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dipertambangan emas Pulau Romang ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, hal ini yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang. Menurut penelitian dilaboratorium ada sat B3 dalam hal ini bahan mercuri dan sianida ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.711 HIW t
Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Eksploi…
Pencemaran lingkungan hidup di Pulau Romang oleh PT. Gemala Borneo Utama sudah membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal disekitar tambang emas di Pulau Romang. Penjelasan Pasal 2f UUPPLH menyatakan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa:“Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.712 POO p
Perjanjian Pinjaman Online Illegal Antara Debitur Dan Kreditur Illegal
Praktek Pinjaman Online Illegal masih tetap marak beredar padahal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada kegiatan Pinjaman online para pihak akan saling mengikatkan diri pa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.714 ANW p
Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera F…
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera FKM-RMS di Malaysia kegiatan tindak pidana makar, merupakan kegiatan yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mengganggu kedamaian dan kesatuan yang telah lama di jaga. Maka pemerintah dan penegak hukum wajib untuk menindak apapun bentuk tindak pidana m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1346 LOL p
Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Ajaran Penyertaan
Tindak pidana pemerkosaan berkembang sangat pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kejahatan ini merupakan suatu yang berwatakan kriminal seksual yang terjadi ketika seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain. Pemerkosaan juga merupakan sesuatu perbuatan yang keji, tercela dan bahkan melanggar norma dimana yang menjadika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1345 SAH k
Kelembagaan Penyidik Pembalakan Liar
Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1350 SAB k
Penembakan Masyarakat Oleh Anggota Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1353 PEL p
Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Warga Binaan (Studi L…
Pemidanaan merupakan unsur penting ketiga dalam hukum pidana setelah tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, orang yang berstatus warga binaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1356 MET p
Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni Tari Tnabar Ila’a Di Kepulauan Tanimbar
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan mewakili daerah masing-masing. Bentuk seni tradisi adalah tari tradisional salah satunya dari Kepulauan Tanimbar yaitu tarian Tnabar Ila’a yang dipahami sebagai jenis tari Putera-Puteri Kepulauan Tanimbar yang merefleksikan tingkat keteratur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.718 LUT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara