Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesepuluh)

Edisi

Kesepuluh

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341 STA i

Pengantar Hukum Internasional 1 (Edisi Kesepuluh)

Edisi

10.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluhah 2

No. Panggil

341 STA p

Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Intern…

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona…

Implementasi Negosiasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional …

Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara, Terhadap berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaian apakah memiliki penyelesaian dengan…

Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional

Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjanjian Extradisi Suatu Negara

Polemik ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitupula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa lainnya, apalagi berita mengenai ekstradisi tersebut akan semakin menonjol apabila orang yang dimintakan ekstradisinya adalah mantan orang penting dan berpengaruh dari suatu negara. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat permasal…

Tinjauan Hukum Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir an…

Perang antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah startegis Kashmir sangat mengganggu keamanan dikawasan Asia Selatan. Oleh karena itu, sengketa tersebut menarik banyak perhatian dari berbagai negara di dunia termasuk Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian damai yang ditempuh oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri sengketa Kashmir adalah dengan mengeluarkan resolusi No 47 tahun 1987, nam…

Eksistensi Kantor Perwakilan OPM di Inggris Menurut Hukum Internasional

Penelitian hukum yang berjudul “Legalitas Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris Menurut Hukum Internasional”, ini dilatar belakangi oleh adanya protes dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Inggris agar menutup kantor tersebut. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah Kantor OPM di Oxford Inggris memiliki eksistensi dalam hukum internasional. Metode penel…

Penerapan Praktik Disguised Extradition Dalam Hukum Internasional

Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Dalam perkembangannya secara umum diketahui bahwa ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat pelaku berada (Negara Diminta/Requested State) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (Negara Peminta/Requesting State). Namu…

Hukum Dan Politik Kedirgantaraan

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-408-534-2

Deskripsi Fisik

xiv, 123 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.097 HAM h