Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Migrant Workers Pada Masa Pandemi

Pandemi Corona virus disease 2019 merupakan sebuah pandemi global yang menyebabkan banyak perubahan dan melahirkan norma dan praktik baru dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi tersebut berdampak juga terhadap pekerja migran yang harus bersusah payah menafkahi diri dan keluarganya. Pandemi juga membuat pekerja migran mengalami berbagai diskriminasi baik dari warga negara …

Tinjauan Perlindungan HAM Terhadap Suku Uighur Di Republik Rakyat Tiongkok Be…

Suku Uighur adalah kaum minoritas Muslim di Xinjiang Republik Rakyat Tiongkok yang saat ini terus mengalami tindakan genosida, larangan melaksanakan ibadah di masjid, dan berbagai tiindakan diskriminasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok. Pelanggaran HAM tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga dilakukan oleh orang-o…

Eksistensi Balai Pemasyarakatan (BAPAS ) Dalam Proses Pendampingan Anak

Sering anak-anak melakukan pelanggaran hukum yang seimbang dengan pelanggaran hukum yang di lakukan oleh orang dewasa, maka di sini membutuhkan ketelitian dari para pihak yang berwenang untuk kasus anak yang melakukan pelanggaran, baik Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, maupum pihak-pihak yang berwenang mengenai penanganan anak, karena persoalan pidana terhadap anak sering menjadi suat…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Merupakan Korban Prostitusi Online Mela…

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting, setiap anak m…

Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Me…

Penipuan dalam jual beli akun permainan game online, menjadi kewajiban hukum untuk meluruskannya demi terciptanya masyarakat tertib beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum. Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahahan sosial dan merugikan bagi masyarakat. Masalah dal…

Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rum…

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan hal ini telah d…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelangaran Lalu Lintas di atas Jembatan Mera…

Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di atas Jembatan Merah Putih di Kota Ambon berdasarkan Pasal 287 ayat (2),310,311,312 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lntas dan Angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Lalu Lintas di atas Jembatan Merah Putih dan upaya apa s…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Protokol K…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien covid-19 yang melakukan perlawanan protokol kesehatan sangat dibutuhkan mengingat pelarian pasien covid-19 yang berstatus (PDP) sangat berbahaya, karena Corona virus disease 2019 (covid-19) merupakan penyakit yang menular sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan yang cepat dari pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengg…

Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan BNN …

Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…

Studi Tentang Penetapan Tersangka Dalam Kasus Prostitusi Online

Praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional dalam hal ini tersangka berdasarkan UU No 21 tahun 2007 tentang prostitusi online bernama vika yang meminjamkan kamar kepada pelaku prostitusi tetapi dia tidak mengetahui bahwa a…

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Cas…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan Jual Beli Online dengan sistem COD yang merupakan metode pembayaran paling diminati masyarakat dalam transaksi Jual Beli Online belakangan ini, Akan Tetapi Jual Beli Online dengan Sistem COD ini masih Belum dipahami betul oleh para pihak hal ini di dikarenakan masih seringkali timbul perselisihan dari para pihak saat melakukan transak…

Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Dengan Ketersediaan Fasilitas Penumpang Dia…

Dalam pengangkutan laut, penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan pengangkutan. Namun sekarang ini pengangkut mengabaikan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal seperti tempat duduk walaupun sudah membeli karcis atau tiket dikarenakan tempat duduk diatas kapal yang sudah penuh. dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 17…

Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online

Pekembangan Transportasi khususnya transportasi udara kini berkembang sangat pesat dengan didukung oleh teknologi masa kini hal ini juga menimbulkan berbagai macam masalah khususnya dalam kegiatan jual beli tiket pesawat secara online (e tiket) banyak keluhan dari konsumen seperti keterlambatan dalam mengkonfirmasikan e tiket yang sudah di beli, pembatalan keberanngkatan secara sepihak d…

Persaiangan Usaha Antara Pelaku Usaha Ojek Konvensional Dengan Ojek On-Line D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.800 LAT p

Perlindungan Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Harga Barang Yang Tertera Pada …

Pembimbing I. Th.I. Pesulima, Pembimbing II Ny. Agustina Balik.,. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajibn antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen mengambil sendiri barang belanjanya di etalase yang telah disediakan, dimana telah tertera lebel harga yang harus…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Desa Imroin Dan Desa Pota …

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) Desa Imroing merupakan sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai saat ini belum ada upaya Penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase Penyelesaian sengketa, telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan …

Perceraian Menurut Hukum Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan adanya pembagian anak menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di desa Klis, sehingga tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, perlidungan dan pendidik anak tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembagian harta bersama pada masyarakat adat desa Klis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh u…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang No. …

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara status pegawai honorer ini kemudian dihapuskan dan yang hanya diakui dalam undang-undang ini yakni PPPK dan PNS. Sehingga yang menjadi rumusan masalah disini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan pegawai honorer? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai honorer? Penelitian i…

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem COD (Cash On Delivery

Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesananya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap kurir yang merupakan p…