Ditapis dengan
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara melakukan tindak pidana narkotika, sehingga memunculkan permasalahan : bagaimana penegakan hukum terhadap oknum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1129 SAH p
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Gol…
Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkotika merupakah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penuruna atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1126 UMA a
Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Flakka
Flakka merupakan narkotika jenis baru yang belum diatur secara detail dan eksplit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, flakka sangat membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya karena setiap orang yang mengkonsumsi narkotika jenis flakka pasti akan bertingkah selayaknya zombie. Narkotika jenis flakka ini telah ditanggapi dengan serius oleh kementerian kesehatan sehingga tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1124 HIA k
Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menunjang Sistem Pera…
Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh kerena itu pelaksaan kewenagan komisi pemberantas korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi tersebut. Berdasarkan uraian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1123 WEW k
Penetapan Tersangka Tanpa Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perspektif Hukum Acar…
Penyidik yang diberikan wewenang sesuai undang-undang tersebut tetap mengharuskan penyidik memperhatikan kaidah-kaidah norma dalam memeriksa tersangka ataupun saksi, kewajiban penyidik memang harus mencari keterangan terhadap perkara yang sedang terjadi, dengan dianutnya due process of law untuk memperkuat penetapan tersangka. Hal ini memunculkan permasalahan apakah penetapan tersangka tanp…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1121 HAM p
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg atas terdakwa Yuman Safii Nasution Bin Maman yang mana telah melakukan tindakan perkosaan terhadap korban Karla Regita Putri yang baru berumur 5 tahun yang mana kekerasan seksusal ini tidak hanya membawa dampak buruk bagi korban. Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2002 t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1120 KAR p
Penerapan Pasal 55 KUHP Dalam Pertanggungjawab Tindak Pidana Korupsi (Studi K…
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana korupsi telah digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), kejahatan lintas batas teritorial (transnational crimes), kejahatan terselubung (hidden crimes), kejahatan kerah putih (white collar crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1119 PES p
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …
Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1118 NOY k
Peranan Polri-Satuan Brigade Mobile (Brimob) Dalam Penanganan Tersangka Tinda…
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tindakan terorisme yang terjadi, tidak hanya menjadi ancaman di Indonesia saja tetapi menjadi ancaman di seluruh dunia. Terorisme yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan str…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1114 JAN p
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah
Dalam menanggulangi tindak pidana di berbagai bidang, dalam hal ini menyangkut bidang pertanahan khususnya tindak pidana penyerobotan tanah, yang merupakan suatu tindak pidana khusus yang mana masih lemah akan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana khusus . Untuk memecahkan masalah di atas, maka tipe penelitian yang dipakai adalah pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1106 WAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara