Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan perjanjian kredit di bidang perbankan menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank dalam pelanggaran perjanjian kredit di bidang perbankan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil Penelitian ini, menunjukan bahwa Pegawai bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan prosedur pemberian kredit kepada nasabah bank. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penulisan ini pegawai bank Eric Matitaputty secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam merekayasa berita acara kunjungan nasabah. Dimana bukti kepemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB atas nama PT. NIP milik Yusuf, padahal kenyataannya status tanah seluas 18.220 meter persegi itu masih sebatas hak pakai dan pemiliknya adalah Pemprov Maluku. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.