Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kejahatan komputer Terorisme dunia maya (cyber terrorism) juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer, jaringan, dan internet umum yang disengaja untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Pelaku teroris dunia maya berpengalaman yang sangat ahli dalam hal peretasan dapat menangani kerusakan besar pada sistem pemerintah, catatan rumah sakit, dan program keamanan nasional, yang seringkali membuat negara menjadi kacau dan takut akan serangan lebih lanjut. Tujuan teroris semacam itu mungkin bersifat politis atau ideologis karena hal ini dapat dilihat sebagai bentuk terorisme.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana cyber terrorism di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kepolisian menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perkembangan yang tak terukur itu di negara Indonesia diperlukan batasan-batasan dengan melakukan pertanggungjawaban hukum atas perilaku hukum yang menyimpang terhadap penggunaan alat teknologi. Upaya penegakan hukum yang tegas sebagai sikap yang jelas untuk menghentikan giat terorisme yang bergerak masif, dengan memberlakukan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Terorisme secara efektif.