Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Atas Penyediaan Aksesibilitas Bagi Konsu…

Salah satu hak konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UndangUndang perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan. Konsumen sebagai pengguna jasa restoran termasuk di dalamnya juga ada penyandang disabilitas yang berhak atas aksesibilitas sebagaimana di atur dalam Pasal 18 UndangUndang penyandang disabilitas. Tetapi kenyataan, yang terjadi bahwa masih banyak restoran di kota Ambon…

Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Perkara Perdata…

Penguasaan atas tanah secara fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanahnya. Sengketa atas tanah sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya masalah yang ada dalam hak atas tanah itu sendiri. Dalam menangani permasalahan tersebut salah satu cara menyelesaikan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur Litigasi namun dalam penera…

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pembi…

Perjanjian lahir berkat adanya asas kebebasan berkontrak dan adanya keseimbangan kedudukan para pihak. Namun demikian dalam praktiknya, asas keseimbangan sering diabaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi muncul perdebatan antara pihak kreditur dengan debitur mengenai keabsahan wanprestasi karena pihak kreditur menganggap wanprestasi yang dilak…

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Paradigma Bokoe Atas Penggandaan …

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain Hak Cipta (copy rights) dan Hak Milik Perindustrian (industrial property rights). Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (copy right). Hak Cipta dilindungi oleh UU No 28 Tahun 2014, buku…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fikt…

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor pendukung kesehatan adalah obat yang digunakan. Dalam praktek pelaku usaha obat seringkali secara melawan hukum mengedarkan obat-obatan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) yang fiktif (palsu) untuk tujuan mengelabui konsumen seolaholah obat tersebut telah memiliki izin edar. Perbuatan pelaku usaha tersebut…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Huta…

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh …

Peranan Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan

Saksi verbalisant tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi verbalisant ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisant dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau …

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…

Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…

Faktor-Faktor Yang Mempengharui Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Lembaga Pe…

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana out put dari program ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini berarti pe…

Pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar Sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya…

Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional pada hakekatnya telah dirumuskan didalam Pasal 32 ayat 2 UUD 1945. Pelestarian bahasa daerah Tanimbar dalam 5 bahasa baik itu bahasa fordata, yamdena timur, selaru, makatian, dan selwasa dalam penggunaannya hampir sebagian besar jumlah penuturnya sedikit. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara melestarik…

Pelanggaran Pesawat Negara Asing Yang Terbang Di Luar Alur Laut Kepulauan Ind…

Wilayah udara suatu Negara merupakan ruang udara yang berada di atas wilayah laut pedalaman, wilayah daratan, laut teritorial, dan juga wilayah laut suatu Negara kepulauan. Berdasarkan adagium romawi, kedaulatan suatu Negara di ruang udaranya adalah sampai dengan ketinggian tidak terbatas. . Dalam pasal 1 Konvesi Paris 1919 yang di kuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa suatu …

Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam Konflik Be…

Gedung perwakilan diplomatik merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dari para pejabat diplomatik. Gedung perwakilan diplomatik dilindungi secara hukum dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Gedung tersebut dilindungi dari segala gangguan dan dalam keadaan apapun, termasuk pada saat terjadi konflik bersenjata…

Fungsi Dewan HAM Eropa Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Hungaria

Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu objek yang harus dilindungi oleh setiap negara, tentu perlindungan ini sesuai dengan The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Namun pada faktanya tidak sedikit negara yang mengabaikan hak-hak dari para pengungsi dan pencari suaka yang salah satunya ialah Negara Hungaria. Negara H…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Perat…

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terbitnya Sertifikat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah agar pemegang hak dapat menjadikan sertifikat sebagai tanda bukti kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian …

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…