Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tinjau Dari Hukum Humaniter…
Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina banyaknya anak dan perempuan yang terimbas konflik ini hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang terjadi ini. Konfik yang tak juga selesai ini, menimbulkan banyaknya korban masyarakat sipil dari tahun ke tahun terus dan semakin meningkat, terkhususnya anak-anak. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.359 LAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak…
Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hal inilah yang sejatinya di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga UU No. 5 Tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.857 URA p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1586 SIA p
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan karena pelaku …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1611 PAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Dalam Pengadaan Tana…
Dalam melakukan suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, para pihak yang melakukan pengadaan tanah ini mempunyai peranannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam pasal 5 UUPA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.854 KAR p
Dampak Covid-19 bagi Para Pihak Dalam Perjanjian E-Commerce
Salah satu hak konsumen yang paling penting adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Munculnya pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan bagi konsumen baik dalam mengkonsumsi barang-barang kebutuhan hidupnya maupun layanan jasa melalui perjanjian jual beli e-commerce. Oleh karena itu, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamtan dalam mengonsumsi barang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.849 SAP d
Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Tradisional Bag…
Zaman dahulu kebiasaan masyarakat meminum minuman keras tradisional di Kota Ambon biasanya lebih banyak digunakan untuk acara-acara adat dan telah menjadi sebuah tradisi yang masih ada hingga sekarang, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menjaga persatuan, tetapi berbeda dengan keadaan yang sekarang dimana minuman keras lebih banyak dikenal oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1609 LAT k
Peran Korban Pemerkosaan Dalam Membantu Proses Penyidikan
Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi dikehidupan bermasyarakat. Korban pemerkosaan menjadi objek yang sangat dirugikan karena dampak pemerkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan psikis atau dampak mental, dampak kehidupan pribadi dan sosial. Maka daripada itu penegak hukum menggunakan KUHP Pasal 28…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1608 TAN p
Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat GeNose Pada Masa Pandemi Cov…
Pemalsuan surat disebabkan oleh perubahan yang tidak sah (tanpa izin yang sah) pada surat atau dokumen.. Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Tujuan Penelitian saat ini ialah menganalisis dan membahas bagaimana proses …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1606 MAK p
Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional
Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.355 ALD z
Aspek Yuridis Unsur Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosa…
Hukuman atau sanksi yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan anak dituntut profesional yang disertai kema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1604 JOH a
Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tind…
Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1601 HAB e
Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pen…
Terdapat beberapa jenis kejahatanpencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara tetapi dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1600 MAL a
Tanggung Jawab Panitia Adjudikasi Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Dalam Kai…
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, maka pendaftaran tanah perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.848 TUH t
Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kel…
Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan. Undang-undang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1599 ELI p
Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda Dalam Kasu…
Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Sprindik terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Realita yang terjadi terdapat surat perintah penyidikan ganda …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1598 RIR k
Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Terhadap Tawanan Perang Menurut Huk…
Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), yang terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Di Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada Tahun 1971 berkuasa cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi denga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.353 NIR b
Aturan Wajib Bagi Konsumen Menjadi Anggota Happy Kiddy Ditinjau Dari Hukum Pe…
Perlindungan konsumen ialah bagian yang tak terpisahkan dari akvititas bisnis yang sehat. Penerapan klausula baku untuk melindungi konsumen diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf (a) dan (b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penerapan klausula baku dan kewajiban menggunakan kartu anggota Happy Kiddy dalam bertransaksi pada wahana bermain anak-anak ol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.847 HAK a
Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari UU No. 10 …
Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata. Alasan utama belum dikelolanya destinasi pariwisata di Kota Tual karena belum disahkannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.490 REN k
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Bersub…
Saat ini, kebanyakan minyak goreng yang beredar cenderung dipatok dengan harga lama atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan pernah menjelaskan, pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng terancam pidana penjara dan denda. Penimbun minyak goreng dapat dikenai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1595 TAW p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara