Ditapis dengan
Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara
Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.363 HAR p
Perlindungan HAM Terhadap Warga Sipil Akibat Invasi Rusia Ke Ukraina
Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV.Menurut Konvensi Jenewa IV, Dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan HAM kepada Ukraina adalah pelaksanaan dan mekanisme kontrol terhadap kesepakatankesepakatan antar negara tentang jaminan HAM. Metode Penelitian yang digunakan adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.362 PAL p
Tinjauan Yuridis Bukti Awal Terhadap Tindakan Penangkapan oleh Penyidik (Stud…
Penangkapan adalah salah satu upaya paksa yang diberikan oleh undangundang kepada Kepolisian dalam rangka melanjarkan tugasnya, Namun terkadang penangkapan ini disalah gunakan dalam Tindakan penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai upaya paksa maka penangkapan ini harus sesai dengan prosedur yang diatur di dalam KUHAP, Menangkap seseorang harus didukung oleh bukti wala yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1614 SAL t
Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidak Sesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Ya…
Perlindungan konsumen terhadap promosi diskon yang tidak sesuai ialah hak konsumen yang dilindungi dalm undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melarang pelaku usaha untuk tidak memberikan potongan harga yang tidak sesuai kepada konsumen agar tidak merugikan konsumen. Jenis Penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penulisan deskriptif a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.858 HAL p
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konfl…
Hukum humaniter internasional secara eksplisit melarang keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Pertimbangan ini didasarkan atas dasar hak asasi manusia anak yaitu hak atas kelangsungan hidup karena pelibatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat mengancam keselamatan anak tersebut. Walaupun tidak dibolehkan dan dilarang akan tetapi kenyataannya anak tetap dilibatkan secar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.360 ASS p
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tinjau Dari Hukum Humaniter…
Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina banyaknya anak dan perempuan yang terimbas konflik ini hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang terjadi ini. Konfik yang tak juga selesai ini, menimbulkan banyaknya korban masyarakat sipil dari tahun ke tahun terus dan semakin meningkat, terkhususnya anak-anak. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.359 LAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak…
Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hal inilah yang sejatinya di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga UU No. 5 Tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.857 URA p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1586 SIA p
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan karena pelaku …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1611 PAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Dalam Pengadaan Tana…
Dalam melakukan suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, para pihak yang melakukan pengadaan tanah ini mempunyai peranannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam pasal 5 UUPA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.854 KAR p
Dampak Covid-19 bagi Para Pihak Dalam Perjanjian E-Commerce
Salah satu hak konsumen yang paling penting adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Munculnya pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan bagi konsumen baik dalam mengkonsumsi barang-barang kebutuhan hidupnya maupun layanan jasa melalui perjanjian jual beli e-commerce. Oleh karena itu, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamtan dalam mengonsumsi barang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.849 SAP d
Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Tradisional Bag…
Zaman dahulu kebiasaan masyarakat meminum minuman keras tradisional di Kota Ambon biasanya lebih banyak digunakan untuk acara-acara adat dan telah menjadi sebuah tradisi yang masih ada hingga sekarang, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menjaga persatuan, tetapi berbeda dengan keadaan yang sekarang dimana minuman keras lebih banyak dikenal oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1609 LAT k
Peran Korban Pemerkosaan Dalam Membantu Proses Penyidikan
Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi dikehidupan bermasyarakat. Korban pemerkosaan menjadi objek yang sangat dirugikan karena dampak pemerkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan psikis atau dampak mental, dampak kehidupan pribadi dan sosial. Maka daripada itu penegak hukum menggunakan KUHP Pasal 28…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1608 TAN p
Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat GeNose Pada Masa Pandemi Cov…
Pemalsuan surat disebabkan oleh perubahan yang tidak sah (tanpa izin yang sah) pada surat atau dokumen.. Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Tujuan Penelitian saat ini ialah menganalisis dan membahas bagaimana proses …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1606 MAK p
Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional
Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.355 ALD z
Aspek Yuridis Unsur Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosa…
Hukuman atau sanksi yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan anak dituntut profesional yang disertai kema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1604 JOH a
Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tind…
Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1601 HAB e
Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pen…
Terdapat beberapa jenis kejahatanpencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara tetapi dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1600 MAL a
Tanggung Jawab Panitia Adjudikasi Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Dalam Kai…
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, maka pendaftaran tanah perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.848 TUH t
Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kel…
Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan. Undang-undang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1599 ELI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara