Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi meningkat di tempat-tempat di mana hukum tidak dihormati, seolah-olah tidak ada. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah satwa liar dan peningkatan jumlah pedagang satwa liar legal dan ilegal yang penjahatnya tidak menghadapi sanksi berat. Jumlah harimau sumatera semakin berkurang, mencapai sekitar 400 ekor. Di berbagai belahan Sumatera, satwa la…
Dewasa ini oleh sebahagian besar masyarakat, asuransi dijadikan sebagai kebutuhan dalam menghadapi berbagai risiko kehidupannya. Namun tingginya kepercayaan masyarakat terhadap jasa asuransi, tentunya harus didukung dengan perbaikan tingkat pelayanan serta kinerja perusahaan asuransi tersebut. Bahkan tak kalah penting adalah tingkat kenyamanan masyarakat sebagai pemegang polis. Karena seri…
Pengadaan tanah adalah tindakan pengalihan tanah dengan membayar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk memperoleh tanah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat, negara dan masyarakat, serta memastikan kepentingan yang hukum kepada pihak yang berwenang. Penelitian in…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan pra adjudikasi itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli Nomor : B-123/Q.1.18.8/Eoh.1/…
Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Masalah yang dianalisis dan dibahas da…
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh lakilaki dewasa ketika menjadi korban, kasus tersebut terabaikan. Karena, aturan yang belaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP tidak menjelaskan mengenai pelecehan seksual tetapi menjelaskan mengenai pecabulan yang di…
Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi…
Jasa laundry sangat dibutuhkan tidak hanya oleh kalangan rumah tangga melainkan juga kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terbukti saat ini dapat dijumpai di sekitar wilayah pemukiman dan sekitarnya. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa laundry seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan konsumen tidak kehilangan,kel…
Obat merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat artinya obat sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Salah satunya adalah obat antibiotik yang merupakan obat untuk membunuh bakteri dalam tubuh dan agar meningkatkan daya tahan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Pelaya…
Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…
Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan serta bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kema…
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…
Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…
Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…
Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…