Serangan Bersenjata Terhada Anggota NATO Dan Pertanggungjawabnnya

Negara merupakan sebuah subjek utama yang memiliki kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Dan adanya konvensi Jenewa pada Tahun 1949, mengatur konflik bersenjata antar Negara, (konflik). Oleh sebab itu terjadinya perang atau konflik bersenjata yang sering kali terjadi perlanggaranpelanggaran terhadap hukum internasional maupun Hukum Humaniter interna…

Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengakses suatu tempat. Membahas mengenai parkir tentu tidak lepas dari adanya juru parkir yang bertugas menjanga keamanan, ketertiban dan berpartisipasi kepada Pemerintah berupa pen…

Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 31 asyat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No 112 tahun 2014 tentang desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; ayat (2) Pemilihan Kepala Desa satu ka…

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.513 LUM k

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…

Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…

Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap…

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya memberikan dampak kerusakan lingkungan, Senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia. Ada berbagai kategori senjata kimia, misalnya gas yang mampu membuat sesak nafas seperti fosgen yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, menyebabk…

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana P…

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis. Dampak tindak pidana ini terha…

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usa…

Pandemi Covid-19 telah memberikan begitunya banyak dampak terhadap tatanan kehidupan sosial terkhusunya di bidang ekonomi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena covid-19, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagai penyelesaian sengketa kepailitan menjadi alternatif dalam upaya debitur agar debi…

Kajian Yuridis Fungsional Penerapan Plea Bargaining System Dalam Sistem Perad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1646 PAK k

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu

Laporan palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 220 KUHP tidak sertamerta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora. Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni apa saja kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana d…

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (wartwan) Dalam Melakukan Kegiatan…

Kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun dalam kenyataannya, kas…

Pencemaran Pada Selat Internasional Dan Tanggung Jawab Negara Pemilik Kapal

Banyaknya kasus pencemaran laut yang sering terjadi terutama di selat-selat internasional akibat dari aktifitas-aktifitas kapal menjadikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang sangat urgent mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat serta memiliki 4 selat yang dijadikan sebagai selat internasional yaitu Selat Makassar, Selat Su…

Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…

Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Anak–Anak …

Pada tahun 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi social, kesehatan, dan budaya. Negara–negara yang meratifikasi konvensi internasional i…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…

Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertif…

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum. Namun terkadang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari satu yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana pertanggungj…

Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Mas…

mencatat konsumsi listrik dan gas rumah tangga meningkat lebih dari 30%. Banyak pengguna listrik PLN nonsubsidi yang berkeluh kesah di media sosial lantaran tagihan listriknya naik secara tiba-tiba tak sedikit di antaranya mengaku tidak sanggup membayar tagihan listrik sehingga terancam arus listriknya akan di cabut oleh PT PLN (persero). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat …

Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…

Penegakan Hukum Kasus Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Di Indonesia

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah seiring perkembangan teknologi internet yang meningkat, menyebabkan kasus pornografi melalui intenet juga meningkat, salah satunya adalah Revenge Porn (Pornografi balas dendam) berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Korban revenge porn dapat ikut terjerat Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi karena terlibat dalam konten bermuatan p…