Ditapis dengan
Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemilahan Sampah
PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.498 LAW k
Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…
Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1621 MAH p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekera…
Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orangtua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Pad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1620 ALF p
Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
Negara Indonesia memiliki luas tanah yang cukup luas namun masih terdapat banyak tanah terlantar yang tidak jelas pemanfaatannya. Tanah-tanah terlantar ini tersebut cenderung dimanfaatkan hanya sebagai objek spekulasi. Oleh karena itu melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan badan bank tanah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan pemerintah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.859 PAT b
Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi Di Media Sosial
Penipuan berkedok Investasi menggunakan modus operandi berupa iming-iming menerima keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat. Melaui media sosial, pelaku melakukan broadcast berisikan rencana investasi dan hasil yang akan didapatkan nanti pada komunitas online (forum) dimana korban tergabung didalamnya. Setelah korban mempercaya broadcast tersebut dan mulai menghubungi pelaku, kem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1619 SOS m
Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bom Cluster Menurut Hukum …
Bom cluster mempunyai efek yang cukup berbahaya terhadap masyarakat sipil dan bisa memakan korban jiwa dikarena bom ini pada saat diluncurkan ke area yang menjadi target sasaran biasanya tidak akan meledak secara bersamaan bahkan ledakannya bisa terjadi dikemudian hari atau bahkan pada saat masa perang itu berakhir. Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya hadir untuk berusaha melind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.366 HID p
Implimentasi Aksi PBB Dalam Mencegah Dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal
Perdagangan Internasional adalah sebuah hal yang nyata dan menjadi kebutuhan tiap Negara, namun juga terjadi Perdagangan Senjata Ilegal yang mengancam keaman negara maka dari itu PBB membuat Upaya Untuk Mengurangi Perdagangan Senjata Ilegal Dengan adanya UNTOC tahun 2000 dan Bagaimana Implementasi Aksi PBB dalam Mencegah dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal. Jenis Penelitan yang dig…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.365 PAR i
Penerapan Pasal 49 Ayat 1 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusa…
Pelaku penganiayaan seharusnya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, penganiayaan tersebut dilakukan pembelaan terpaksa karena merasa keselamatan diri terancam. Maka memunculkan masalah bagaimanakah penerapan noodweer pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai alasan pengha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1617 FED p
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Me…
Ditetapkanya Konvensi Hak Anak (KHA), dan Konvensi ILO No. 182 untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak salah satunya adalah eksploitasi terhadap anak. Tetapi dalam kenyataanya masih banyak kejahatan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Filipina padahal Fiipina merupakan peserta dari Konvensi tersebut. Hal ini yang memotivasi penulis untuk mengkaji pelanggar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.339 URL p
Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara
Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.363 HAR p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara