Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor…

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan ant…

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap Yang Di …

Penilitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penerapan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang di larang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative tipe penelitian yang bersifat deskriftif analitis.sumber data yang di gunakan data Primer dan data sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa b…

Eksistensi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan…

Peraturan Perundang – undangan menegaskan kalua hanya pihak Polisi Republik Indonesia yang boleh melakukan penyelenggaraan terhadap registrasi kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi, menegakkan hukum berlalu lintas, dan melakukan operasional serta rekayasa lain. pada peraturan tersebut dijelaskan menggunakan tegas bahwa kalangan sipil yang tidak berkepentingan tidak boleh buat me…

Upaya BNN Provinsi Maluku dan Direskrim Narkoba Polda Maluku Dalam Penanggula…

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran narkotika bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi si…

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Berkemasan Plastik Yang Mengandu…

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen sehingga bisa tercapai perlindungan hukum bagi konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 sebagaimana tertulis: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebu…

Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pada awalnya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara konvensional dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat modern lebih cenderung untuk melakukan transaksi jual beli secara online tanpa bertatap muka secara langsung Hal ini berdampak positif tetapi juga negatif karena kenyataan yang terjadi d…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marefenfen Kepulauan Aru (Studi Kasus Putusa…

Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam perkembangannya semakin banyak pembanguna…

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon terjadi…

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Telur Infertil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas peredaran telur infertil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/permentan/pk.230/9/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur k…

Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik

Pemenuhan kebutuhan setiap negara yang tidak dapat dilakukan sendiri membuat negara-negara di dunia yang hidup berdampingan harus menjalin hubungan kerja sama satu dengan yang lain. Jalinan hubungan antar negara ini membutuhkan berbagai aturan sehingga melahirkan ketentuan diplomatik dan konsuler yakni di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation dan Vienna Convention on Consular…

Serangan Bersenjata Terhada Anggota NATO Dan Pertanggungjawabnnya

Negara merupakan sebuah subjek utama yang memiliki kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Dan adanya konvensi Jenewa pada Tahun 1949, mengatur konflik bersenjata antar Negara, (konflik). Oleh sebab itu terjadinya perang atau konflik bersenjata yang sering kali terjadi perlanggaranpelanggaran terhadap hukum internasional maupun Hukum Humaniter interna…

Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengakses suatu tempat. Membahas mengenai parkir tentu tidak lepas dari adanya juru parkir yang bertugas menjanga keamanan, ketertiban dan berpartisipasi kepada Pemerintah berupa pen…

Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 31 asyat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No 112 tahun 2014 tentang desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; ayat (2) Pemilihan Kepala Desa satu ka…

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.513 LUM k

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…

Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…

Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap…

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya memberikan dampak kerusakan lingkungan, Senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia. Ada berbagai kategori senjata kimia, misalnya gas yang mampu membuat sesak nafas seperti fosgen yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, menyebabk…

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana P…

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis. Dampak tindak pidana ini terha…

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usa…

Pandemi Covid-19 telah memberikan begitunya banyak dampak terhadap tatanan kehidupan sosial terkhusunya di bidang ekonomi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena covid-19, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagai penyelesaian sengketa kepailitan menjadi alternatif dalam upaya debitur agar debi…

Kajian Yuridis Fungsional Penerapan Plea Bargaining System Dalam Sistem Perad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1646 PAK k

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu

Laporan palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 220 KUHP tidak sertamerta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora. Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni apa saja kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana d…