Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian yang Meringankan Dalam Tindak Pid…

Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat semakin banyak anakanak, remaja, anak mudah bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dalam putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adala…

Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…

Peluasan Tindak Pidana Perzinahan (Perluasan Kebijakan Hukum Pidana)

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada sipelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Revisi …

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan…

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak asasi manusia. Tujuan…

Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rum…

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan hal ini telah d…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelangaran Lalu Lintas di atas Jembatan Mera…

Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di atas Jembatan Merah Putih di Kota Ambon berdasarkan Pasal 287 ayat (2),310,311,312 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lntas dan Angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Lalu Lintas di atas Jembatan Merah Putih dan upaya apa s…

Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan BNN …

Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narko…

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang merupakan wujud kewenangan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pe…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana …

Penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukumnya khususnya dalam mengkaji pertanggungjaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengkaji dan membahas pengaturan hukum p…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1526 DUM k

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Kajian Dari Perspektif Und…

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Dalam undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan …

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…

Teknik Dan Taktik Penyidikan Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kas…

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun kejahatan di bidang minyak dan gas bumi juga s…

Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…

Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…

Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi Di Negeri Latu (Vide…

Pada prinsipnya dalam suatu usaha untuk melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepaspisahkan dengan pesolan hukum baik secara normatif maupun formal. Dalam upayanya diketahui bahwa pesoalan hukum normatif tentu menjadi tolak ukur untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah atau tidak sedangkan persoalan hukum formal yakni bekaitan dengan bagaimana psoalan pembuktian hukum n…

Pertanggungjawban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Saat Demonstrasi

Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegak…

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang terus meningkat serta membahayakan ma…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Anc…

Korupsi yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, sudah tentu yang dimaksudkan di sini ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral baik tentu tidak akan melakukan korupsi. Upaya untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang terjadi di mana-mana memang telah banyak dilakukan, baik dengan menggunakan…

Modus Operandi Perbuatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korups…

Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi tentunya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra ordinari crime) dan bukan hanya itu saja namun berkembangnya tindak pidanaa korupsi tentunya berkembang dengan berbagai bentuk dan modus. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ko…

Kajian Hukum Pidina Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speet Bump) Bagi Penge…

Keputusan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pemaiaki jalan, menegaskan bahwa pembuatan Speet Bump atau Polisi Tidur harus memenuhi segala criteria yang di atur dalam keputusan tersebut. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Speet Bump yang ada di jalan di saat ini dimulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak tepat, bentuk dan ba…