Fungsi World Food Programme (WFP) Dalam Penanganan Krisis Pangan Di Negara Be…

World Food Programme atau yang disingkat dengan WFP merupakan organisasi khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang bekerjasama dengan Food Agriculture Organization bertujuan untuk menangani krisis pangan, kelaparan, kaadaan darurat secara cepat dalam penyediaan pangan di negara-negara berkembang yang mengalami krisis pangan seperti Sudan, Irak, Nigeria dan saat ini di Afghanistan. WFP…

Perlakuan Terhadap Anak-Anak Indigenous People dan Tanggung Jawab Negara

Masyarakat adat terus menghadapi ancaman terhadap kedaulatan mereka, kedaulatan yang di maksud berpusat pada bagaimana negara memposisikan masyarakat adat kedalam kebijakan nasional, dengan cara melakukan pemaksaan nilai-nilai (imposition of values) terhadap masyarakat adat. Pemaksaan ini mencakup persoalan bahasa dan budaya, dimana masyarakat adat dilarang untuk menggunakan bahasa asli…

Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi …

Perang merupakan kondisi dimana ada beberapa negara yang saling melakukan serangan fisik serta psikis dan menimbulkan korban dari berbagai kalangan. Blokade yang digunakan sebagai metode berperang tak luput dari korban yang berstatus sebagai penduduk sipil pada wilayah terblokade. Adapun dari permasalahan yang diteliti yakni; bagaimana pengaturan mengenai blokade dalam hukum humaniter…

Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Dalam T…

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan ma…

Dampak Ratifikasi Indonesia Terhadap Internatinal Convention for the Suppress…

aties sebagai Pembimbing II Terorisme sebagai salah satu jenis dari Activities of Transnational/Criminal Organizations merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat dan individu, mengganggu stabilitas nasional dan mencemarkan nilai-nilai demokratis. Dampak dari akibat yang ditimbulkan oleh serangan aksi terorisme ini bukan lagi merupakan bentuk…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Ber…

Banyak jenis senjata yang telah digunakan dalam perang bahkan pesawatpesawat tempur yang dikerahkan untuk menyerang lewat udara. Seiring perkembangannya pesawat tempur yang digunakan cukup banyak. Dewasa ini ada salah satu jenis pesawat yang seringkali digunakan dalam perang yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pesawat Tanpa Awak (PTA) yang leb…

Pengaturan Perjanjian Internasional Dan Relevansinya Dengan Klaim Pulau Dokdo…

Sengketa Pulau Dokdo merupakan salah satu sengketa yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Baik Jepang maupun Korea Selatan tetap berpegang teguh bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari kedaulatan negara mereka. Keduanya memiliki argumentasi masing-masing untuk mempertahankan Pulau Dokdo tersebut. Korea Selatan mempertahankan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayahnya dengan berdasarkan…

Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kau…

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alas an kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berlaku dalam knflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yan…

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun, dalam kenyataanya salah satu anggota Kepolisian Daerah Maluku bernama Markus Junus Pattimaipauw yang berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Maluku nomor Kep/187/IX/2020 kedapatan tidaklah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 T…

Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyele…

Masyarakat semakin pandai memanfaatkan media yang ada untuk menggunakan hak mereka yaitu mengekspresikan pendapat salah satunya dengan petisi online. Petisi online adalah surat atau pernyataan elektronik dari masyarakat kepada pihak berwenang terhadap suatu masalah. Petisi online merupakan media yang mampu memfasilitasi masyarkat untuk menyuarakan pendapatnya namun penggunaan petisi o…

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat. Sehingga memang sangat dibutuhkan pengawasan terhadap lingkungan. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan lingkungan menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak harmonisasinya peraturan perundang-…

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Huta…

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh …

Penggunaan Saksi Testimoni De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan …

Saksi Testimoni de auditu atau hearsay evidance, yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain. berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Saksi itu sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang satu perkara pidana yang ia dengar…

Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peng…

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tida…

Delik Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Delik adat (tindak pidana adat) dalam kedudukannya di sistem hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih belum diatur secara ekplisit. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa delik adat masih hidup dalam masyarakat Indonesia sejalan dengan hidupnya hukum adat yang didalmnya mencakup hukum pidana adat di tiap-tiap daerahnya, yang sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mas…

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhad…

Kekerasan yang terjadi pada anak yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana. Pada putusan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.N1a, telah terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan anak korban yang bernama Muhammad Nasir mendapatkan tindakpenganiayaan yang disebabkan oleh terdakwa Gebi alias Febi yang mengakibatkan luka berat pada anak korban. Ketidakadila…