Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Dari Pasal 1…

Manusia adalah Makhluk hidup yang pada dasarnya mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda, pada prinsipnya setiap orang berhak melakukan apa yang ingin di perbuatnya. Wanprestasi lahir dari Perjanjian di mana dua orang (Kreditur dan Debitur) saling berjanji dan mengikatkan dirinya. Permasalahan yang di kaji adalah Bagaimana cara Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Hutang-Piutang Ditinjau…

Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik

Pengadaan tanah adalah suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktek pembebasan tanah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Saumlaki) baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum maupun swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah, khususnya dalam hal ganti ke…

Kajian Terhadapap Perkawinan Lari Berdasarkan Hukum Adat Di Kabuaten Buru Sel…

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di atur oleh aturanaturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat).Adat perkawinan pada Desa Mepa Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan juga memberikan kebebasan memilih dari kedua belah pihak dari calon suami dan calon istri,ada…

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Iklan Yang Dijanjikan Developer P…

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan dan pemukiman atas iklan yang dijanjikan. Sebab penulis merasa masih banyak konsumen-konsumen yang belum paham betul mengenai kedudukan mereka. Oleh karena itu maka banyak konsumen yang merasa mereka selalu menjadi korban dari para pelaku usaha. Permasalahan dalam penulisan i…

Kajian Yuridis Perjanjian Kerja Tentang Larangan Menikah Dikaitkan Dengan Und…

Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha diatur dalam perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai larangan memutuskan hubungan kerja dengan alasan menikah. Namun pada faktanya Bank BTN Ambon melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Se…

Aspek Keadilan Perjanjian Bersama Terkait Pembayaran Hak-Hak Pekerja/Buruh Ya…

Perjanjian bersama merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh perusahaan dan pekerja setelah adanya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja karena perusahaan melakukan efisiensi. Perjanjian bersama dilakukan untuk membicarakan hal-hal terkait pembayaran hak-hak pekerja dan hal-hal lainnya yang harus dilaksanakan setelah hubungan kerja berakhir. Pembayaran hak-hak pekerja dil…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Petuanan Yang Di Man…

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketetntuan hukum dari kesewenangan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tana…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Informasi Produk Yang Menyesatkan

Dalam era globalisasi perkembangan komunikasi dan informasi berjalan pesat yang tak jarang menimbulkan masalah termaksud kebutuhan masyarakat mengenai informasi produk yang tertera pada label atau iklan susu kental manis (SKM). Hal ini terjadi karena label atau iklan produk susu kental manis (SKM) yang menganjurkan kepada anak-anak agar mengkonsumsi SKM 2 kali sehari, tetapi pada kenyataannya i…

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Atas Proses Pengukuran Tanah Tanpa M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.623 TUA t

Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Negeri Assilulu

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sama halnya dengan hukum perkawinan adat di negeri Assilulu. Perkawinan adat di Negeri Assilulu merupakan perkawinan adat yang terbilang unik dan layak dijaga kelestariannya untuk anak cucu agar tak hilang digerus zaman. Untuk mengabsahkan perkawinan…

Dualisme Klub Arema Indonesia Menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan T…

Penelitian ini mengkaji tentang dualisme klub Arema Indonesia, yang disebabkan oleh manajemenisasi yang tidak sesuai dengan prosedur menjalankan sebuah badan hukum klub sepak bola yang berbentuk badan hukum. Bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci, jelas, sistematis tentang masalah dualisme klub Arema Indonesia dengan badan hukum PT. Arema Indonesia. Metode yang dipakai dalam peneliti…

Penyelesaian Sengketa Dalam Penyalagunaan Perjanjian Lisensi Merek

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membuat sebuah perjanjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak kekayaan intelektual yang benar dengan cara mengetahui dahulu apa saja yang menjadi factor dan penyebab adanya penyalahgunaan terhadap perjanjian lisensi merek ini. Serta untuk mengetahui bagai mana cara menyelesaikan sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek jika ad…

Analisis Hukum Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga …

Pengadaan tanah di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan semakin hari semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi belakangan ini muncul berbagai masalah mengenai pengadaan tanah ini yang menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Perubahan demi perubahan peraturan satu terhada…

Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Pengguna E-Money Produk Ovo Dalam Bisnis Di…

Perusahaan penyedia jasa Produk OVO dalam sistem pelayanan belum begitu maksimal dalam penyediaan barang atau jasa sehingga menimbulkan masalah pada pelanggan pengguna E-Money Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7). Namun pada kenyataannya, pelanggan masih mengalami kerugian yaitu saat pelanggan melakukan pembayaran untuk b…

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pro…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.615 SAL t

Penerapan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Rahn (Gadai Emas) Pada PT. Pegadaian

Seiring berkembangnya gadai di Indonesia yang semakin menunjukan kemajuannya, terutama dalam pegadaian syariah untuk meningkatkan usaha micro kecil dan menjauhkan dari praktik gadai yang merugikan masyarakat itu sendiri, dengan adanya gadai syariah yang berlandaskan syariat Islam. Maka permasalahan yang dihadapainya pun semakin bertambah, banyak pegadaian yang mengalami masalah dalam menerapkan…

Analisis Yuridis Proses Pewarisan Terhadap Harta Perkawinan Dalam Masyarakat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.612 LIL a

Pendaftaran Desain Industri Oleh Pendesain Baju Kaos Khas Maluku Di Kota Ambon

Dikota Ambon, terdapat banyak pendesain baju kaos khas Maluku yang tidak mendaftarkan karya intelektual mereka khususnya dibidang desain industri untuk mendapatkan perlindungan hukum dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) karena minimnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang kekayaan intelektual. Maka sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman pelaku usaha tentan…

Pelaksanaan Amar Putusan Hakim Tentang Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara…

Secara yuridis Pembebanan biaya perkara telah diatur di dalam Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga seme…

Perwakilan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berhak mengucapkan qabul nikah ialah mempelai pria secara pribadi…