Ditapis dengan
Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Antara Warga Binaan Pemasyarakatan…
melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.574 KAI a
Tinjauaun Yuridis Terhadap Pewaris Dan Ahli Waris Yang Meninggal Secara Bersa…
Dasar hukum pewarisan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang proses pembagian harta warisan 830, 832, 833. Selanjutnya undang-undang nomor 1 tentang perkawinan. Kemudian undang-undang KUH Perdata pasal 852 dan pasal 1022 mengenai pembagian kelompok ahli waris. Proses meninggalnya pewaris tanpa keturunan serta adanya ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 854, 855, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.572 KEL t
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Terhadap Bagasi Milik Penumpang Yang Mengal…
Perusahaan Penerbangan atau pengangkutan udara merupakan penyediaan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah sehingga perusahaan penerbangan sangat dibutuhkan untuk menjadi sarana penunjang dalam memenuhi kebutuhan. Dan seperti yang kita ketahui dalam penyelenggaran usahanya, penerbangan memiliki banya resiko yang dapat mer…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.571 NAN p
Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Awal pembentukan otoritas jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan bank indonesia.krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda indonesia mengakibatkan banyaknnya bank yang mengalami kolaps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank lain, maka akhirnya pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor ja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.570 MUS o
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Profile Orang Lain Di Media Sosia…
Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya komputer sebagai perangkat penge…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.569 SAH p
Kajian Yuridis Terhadap Pengadaan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pengadaan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan UmumAdat di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk Pembangunan Pasilitas Listrik Tenaga Uwappada tahun 2007 yang saat ini objek tersebut menjadi permasalahan anatara sebagian pihak yang mengakui mempunya hak pengusaan dan kepemilikan atas objek d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.568 BAK k
Perlindungan Hukum Publikasi Foto Tanpa Izin Pencipta di Tinjau Dari Undang-U…
Akyuwen (Selaku Pembimbing 1) dan Marselo Pariela (Selaku Pembimbing 2). Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. UUHC ini lahir karena adanya kebutuhan untuk mengakui atau melind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.567 KAM p
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi Yang Diedarkan Oleh Orang Lai…
Beberapa peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan khususnya tentang karya sinematografi yang terdapat dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 40 angka 1 huruf m. Perkembangan HKI dewasa ini yang seiring dengan perkembangan teknologi informatika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, dimana ada pihak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.566 SOP p
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Pro…
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Perkara Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.AB). Pengadilan Negeri Ambon telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dimana putusan ini menyatakan bahwa PENGGUGAT dan para ahli warisnnya adalah PEMILIK SAH atas obyek sengketa sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.564 SIL p
Implementasi UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terkait Peredaran Uang Loga…
Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa untuk pembayaran utang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.563 ULM i
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara